kontan.co.id
| : WIB | INDIKATOR |
  • USD/IDR14.335
  • EMAS679.000 -0,29%
  • RD.SAHAM 0.04%
  • RD.CAMPURAN 0.21%
  • RD.PENDAPATAN TETAP 0.04%

Pekerjaan kemaritiman yang tertinggal

Sabtu, 09 Februari 2019 / 10:10 WIB

Pekerjaan kemaritiman yang tertinggal

Dengan "jam biologis" administrasi pemerintahan saat ini yang berdetak menuju putaran terakhirnya, ternyata ada beberapa pekerjaan rumah (PR) bidang kemaritiman yang masih tertinggal. Sepertinya hampir tidak mungkin diselesaikan hingga pelaksanaan pemilihan legislatif (Pileg) dan pemilihan presiden (Pilpres) April 2019 mendatang. Maka, parlemen dan presiden terpilihnya diharapkan mampu menuntaskan PR itu sehingga bidang kemaritiman nasional makin well-governed untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Namun, perlu segera ditegaskan bahwa PR yang tertinggal ini tidak bisa sepenuhnya diserahkan kepada dua elemen tersebut di atas. Masyarakat umum perlu terlibat untuk menuntaskannya, termasuk agenda kemaritiman lainnya.

Kesadaran maritim (maritime awareness), yang paling dasar adalah bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia, milik semua anak bangsa dan tidak bisa seorang pun mengklaim mereka paling berjiwa maritim dibandingkan dengan yang lain. Semua pemimpin nasional, pada derajat tertentu, memiliki maritime awareness yang diwujudkan ke dalam kebijakan saat mereka memegang kekuasaan.

Lantas, apa PR bidang kemaritiman yang tertinggal oleh pemerintah saat ini?

Ada Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Fishing Vessel Personnel (STCW-F 1995) yang diberlakukan oleh International Maritime Organization (IMO) pada 29 September 2012. Hal ini setelah setahun sebelumnya diratifikasi oleh 17 negara anggota, yaitu Kanada, Kongo, Denmark, Islandia, Kiribati, Latvia, Lithuania, Mauritania, Moroko, Namibia, Norwegia, Palau, Rusia, Sierra Leone, Spanyol, Suriah, dan Ukraina.

Konvensi ini mengatur standar pendidikan dan pelatihan, sertifikasi awak kapal, dan tugas jaga pada kapal ikan. Semua diwajibkan untuk kapal dengan dimensi panjang 24 meter atau lebih dan beroperasi di laut lepas. Pekerjaan di kapal ikan bersifat 3D yaitu dirty (kotor), dangerous (berbahaya) dan difficult (sulit). International Labor Organization (ILO), menyebutkan tak kurang dari 24.000 nyawa pelaut kapal ikan melayang setiap tahunnya.

Dalam setiap kemalangan yang terjadi, faktor kesalahan manusia atau human error berkontribusi sebesar 42%. Untuk memperkecil kecelakaan, dibutuhkan pelaut yang memenuhi keahlian dalam keselamatan, navigasi, dan operasional kapal. Inilah alasan utama diberlakukannya SCTW-F 1995.

Menyikapi kondisi yang ada, pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) No. KM 9 Tahun 2005 tentang Pendidikan dan Pelatihan, Ujian Sertifikasi Pelaut Kapal Penangkap Ikan. Peraturan ini membagi keahlian pelaut kapal ikan ke dalam Ahli Nautika Kapal Ikan (Ankapin) dan Ahli Teknika Kapal Ikan (Atkapin).

Menurut data Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), di Indonesia tercatat ada 2,2 juta orang pelaut kapal ikan, termasuk nelayan (2011). Jumlah ini jauh lebih banyak dibanding jumlah pelaut kapal niaga yang berkisar 300.000 orang.

Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menyelesaikan rancangan Peraturan Presiden (Perpres) untuk meratifikasi SCTW-F 1995 pada Juli 2015. Namun entah kenapa hingga kini belum juga disahkan.

Sepertinya, Indonesia belum memprioritaskan ratifikasi SCTW-F karena tidak banyak kapal ikan berdimensi panjang 24 meter yang berbendera Indonesia. KKP lebih fokus pada nelayan domestik, yang ukuran kapalnya di bawah 24 meter dan hanya melaut di perairan Indonesia.

Sebetulnya, ratifikasi STCW-F dapat menjadi salah satu instrumen yang menjamin terlindunginya hak-hak dasar bagi awak kapal ikan Indonesia, terutama yang bekerja di luar negeri. Saat ini, terdapat ribuan pelaut Indonesia yang bekerja di kapal ikan milik asing sebagai pekerja migran (TKI), seperti di Korea Selatan, Taiwan, dan Jepang.

Namun, ketiadaan sertifikasi membuat daya tawar mereka rendah. Tak sedikit berita tentang TKI pelaut yang diperlakukan tidak adil, upah kerja rendah, diskriminasi, bahkan terlantar.


Reporter: Harian Kontan
Editor: Tri Adi
Video Pilihan

TERBARU
Hubungi Kami
Redaksi : Gedung KONTAN,
Jalan Kebayoran Lama No. 1119 Jakarta 12210.
021 5357636/5328134
moderator[at]kontan.co.id
Epaper[at]kontan.co.id
Iklan : Gedung KOMPAS GRAMEDIA Unit 2
Lt 2 Jl. Palmerah selatan 22-28
Jakarta Selatan 10740.
021 53679909/5483008 ext 7304,7306
2019 © Kontan.co.id All rights reserved
Sitemap | Profile | Term of Use | Pedoman Pemberitaan Media Siber | Privacy Policy

diagnostic_api_kiri = 0.0004 || diagnostic_api_kanan = 0.0550 || diagnostic_web = 0.3097

Close [X]
×