kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • LQ45742,66   -11,52   -1.53%
  • EMAS1.007.000 -0,20%
  • RD.SAHAM -0.20%
  • RD.CAMPURAN -0.11%
  • RD.PENDAPATAN TETAP 0.00%

Pemulihan Ekonomi Berkelanjutan

oleh Candra Kusuma - Pegawai Kementerian Keuangan RI dan Doktor Ekonomi Politik The University of Queensia


Rabu, 16 September 2020 / 10:01 WIB
Pemulihan Ekonomi Berkelanjutan
ILUSTRASI.

Sumber: Harian KONTAN | Editor: Ignatia Maria Sri Sayekti

KONTAN.CO.ID - Pada Agustus lalu, sekelompok Bank Pembangunan Multilateral (Multilateral Development Banks/MDBs) mengeluarkan laporan bersama mengenai aktivitas pendanaan yang dilakukan oleh MDBs untuk perubahan iklim di sepanjang tahun 2019. Laporan ini mencakup aktivitas dari beberapa MDBs utama, termasuk World Bank Group (WBG), Islamic Development Bank (IsDB), dan Asian Development Bank (ADB).

Pada tahun 2019 tercatat bahwa MDBs tersebut telah memberikan komitmen dengan total sebesar lebih dari US$ 61 juta di seluruh ekonomi dimana MDBs tersebut beroperasi. Adapun dari jumlah tersebut, sekitar lebih dari 67%, atau sekitar US$ 41 juta, merupakan komitmen yang diberikan untuk negara dengan ekonomi berpenghasilan rendah dan menengah (low and middle income economies), termasuk di dalamnya Indonesia.

Terdapat beberapa catatan positif dari laporan aktivitas pendanaan untuk perubahan iklim oleh MDBs ini, misalnya secara umum komitmen pendanaan yang terus meningkat dari tahun ke tahun, dengan porsi yang juga meningkat dikhususkan bagi ekonomi berpenghasilan rendah dan menengah. Sebagian besar MDBs tampaknya juga telah memenuhi target internal mereka untuk pendanaan perubahan iklim internal. ADB misalnya berhasil memenuhi total target pembiayaan perubahan iklim untuk pertama kalinya di sepanjang tahun 2019, demikian pula halnya dengan WBG atau Bank Dunia yang terus memenuhi target internal mereka sejak 2018.

Perlu diketahui bahwa laporan tersebut mencakup hanya sepanjang tahun 2019, sebelum pandemi Covid-19 melanda. Saat ini, semua MDBs telah memfokuskan kembali kekuatan sumber daya keuangan mereka untuk memerangi krisis kesehatan dan ekonomi sebagai dampak dari pandemi Covid-19. Pada kondisi tersebut, akan sangat mungkin pendanaan iklim di tahun 2020 ini dialihkan sebagian besar atau bahkan keseluruhan dari porsi total operasional MDBs untuk kegiatan kesehatan dan pemulihan ekonomi.

Namun demikian, krisis iklim tentunya juga masih akan dan tetap bersama kita. Ekonomi di dunia, begitu pun Indonesia, juga tetap memiliki komitmen untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Oleh karenanya, MDBs seharusnya mengintegrasikan berbagai kegiatan pendanaan dalam rangka menangani krisis Covid-19 ini, untuk secara bersamaan memiliki manfaat tambahan pula terhadap upaya aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim yang signifikan. MDBs harus dapat memastikan bahwa pendanaan kesehatan dan pemulihan ekonomi yang mereka komitmenkan agar tetap hijau dan selaras dengan Perjanjian Paris (Paris Agreement).

Ekonomi hijau

Berbagai strategi dapat dilakukan oleh MDBs, tentunya bekerja sama dengan ekonomi dimana MDBs tersebut beroperasi. Indonesia tidak dipungkiri merupakan salah satu negara yang meminta bantuan besar kepada MDBs (melalui Bank Dunia, ADB maupun IsDB) untuk membiayai pemulihan ekonomi nasional. Kolaborasi ini penting agar MDBs di satu sisi dapat memenuhi target komitmen pendanaan perubahan iklimnya, dan tidak mengalami penurunan komitmen secara signifikan akibat pandemi Covid-19. Sementara di sisi lain dan yang terpenting, Indonesia tetap dapat memanfaatkan sumber daya MDBs yang tersedia agar tetap sejalan dengan prioritas dalam tujuan pembangunan yang berkelanjutan domestik.

Demikian halnya dengan MDBs, Indonesia tentunya harus menyadari pentingnya manfaat ekonomi hijau atau yang berkelanjutan (green/low-carbon economy) agar sejalan dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi paska Covid-19, termasuk dalam investasi dan lapangan kerja.

Pandemi Covid-19 ini seharusnya memberikan momentum bagi para pembuat kebijakan di berbagai ekonomi untuk memberikan pendekatan (approach) paket pemulihan ekonomi melalui perspektif strategi jangka panjang yang membangun ekonomi dengan cara yang lebih berkelanjutan. Beberapa upaya pemulihan ekonomi nasional dapat tetap disinkronisasikan dengan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim menuju tujuan pembangunan yang berkelanjutan.

Salah satu contohnya adalah dengan menyelaraskan kebijakan pemulihan dan penciptaan lapangan kerja dengan isu prioritas di pembangunan berkelanjutan. Dimaklumi bersama tentunya, bahwa di tengah kontraksi ekonomi global dan ketidakpastian dalam memproyeksikan pertumbuhan, dunia masih menghadapi potensi risiko tinggi kehilangan pekerjaan dan pendapatan serta gangguan.

Pemantauan terbaru International Labour Organization (ILO) mengungkapkan bahwa dalam skenario pesimistis, dunia masih akan mengalami kehilangan jam kerja global sebesar 11,9% pada akhir tahun 2020, atau sejumlah 340 juta pekerjaan penuh waktu selama paruh kedua tahun 2020.

Angka-angka pada sektor yang paling rentan, yaitu sektor informal dan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), mungkin lebih mengkhawatirkan. ILO memperkirakan bahwa pandemi telah berdampak negatif kepada hampir 80% dari total pekerja perekonomian informal di seluruh dunia, dimana sebagian besar karena adanya lockdown atau sektor tersebut merupakan sektor yang paling terkena dampak.

Kondisi ini pada akhirnya mengungkapkan adanya kelemahan jaring pengaman sosial (social safety net) dan penerapan jaminan kesehatan universal (Universal Health Coverage/UHC) di beberapa negara, termasuk di Indonesia. Isu jaring pengaman sosial dan UHC ini sendiri merupakan beberapa dari isu prioritas di pembangunan berkelanjutan.

Oleh karenanya, transformasi menjadi hal penting, misalnya transformasi dalam melihat potensi penciptaan lapangan kerja di bidang energi terbarukan dan efisiensi energi, infrastruktur yang tangguh, dan bahkan melalui solusi berbasis alam (nature-based solutions) yang biasanya mampu menciptakan lapangan pekerjaan dengan keterampilan rendah dan pelaksanaannya lebih cepat.

Isu lain adalah terkait dengan kesetaraan gender yang juga menjadi tantangan yang semakin meningkat dalam menuju pembangunan yang berkelanjutan. ILO memperkirakan bahwa sekitar 40% dari semua perempuan yang bekerja di seluruh dunia bekerja di sektor yang paling terkena dampak, membuka kesenjangan yang lebih lebar antara komposisi pekerja laki-laki dan perempuan. Pekerja perempuan ini juga merupakan 70% dari pekerja kesehatan dan sosial, membuat mereka semakin rentan selama pandemi Covid-19 melanda.

Hal ini tidaklah berbeda dengan kondisi di Indonesia. Disinilah peran kolaborasi antara MDBs dan pembuat kebijakan di ekonomi dimana MDBs tersebut beroperasi menjadi sangat penting dalam merekatkan alokasi sumber daya dengan isu-isu dalam pencapaian green or low-carbon economy, misalnya dalam isu penciptaan lapangan kerja dan kesetaraan gender.

Penulis : Candra Kusuma

Pegawai Kementerian Keuangan RI dan Doktor Ekonomi Politik The University of Queensia



TERBARU

[X]
×