Reporter: Harian Kontan | Editor: Tri Adi
KONTAN.CO.ID - Hingga kini tantangan terus terjadi dalam setiap fase pembangunan bangsa ini. Di era digitalisasi seperti saat ini, pembangunan ekonomi seringkali disalahartikan terarah kepada ekonomi digital.
Padahal ekonomi digital hanyalah alat (tools) untuk mendukung pembangunan ekonomi suat negara. Tumpuan pembangunan utama sebuah negara adalah pada sektor pangan, energi dan sumber daya air. Tanpa ketahanan pada ketiga sektor tersebut mustahil sebuah negara dapat eksis dalam kancah perekonomian global.
Sebagai negara yang dikaruniai keanekaragaman budaya dan hayati yang sangat tinggi (megabiodiversity), tantangan terbesar Indonesia adalah pada membangun karakter bangsa. Karakter bangsa menjadi modalitas utama yang akan menggerakkan roda perekonomian. Diperlukan pendidikan sejak usia dini atau pra sekolah untuk membangun kesadaran warga negara Indonesia terhadap perlunya kelestarian keanekaragaman budaya dan hayati.
Pendidikan ekologi adalah salah satu kuncinya. Ekologi merupakan ilmu yang bersifat multidisiplin. Ilmu ekologi saat ini populer dibahas akibat perkembangan pembangunan di berbagai negara yang menyebabkan kerusakan lingkungan yang dahsyat dan mengakibatkan menurunnya daya dukung lingkungan serta kualitas hidup manusia di wilayah yang lingkungan hidupnya rusak. Ekologi berasal dari bahasa Yunani oikos yang berarti tempat tinggal atau rumah dan logos yang berarti ilmu. Ekologi adalah ilmu tentang tempat tinggal jasad hidup (Siahaan: 2004).
Ekologi juga didefinisikan sebagai ilmu mengenai komunitas biotik, atau ilmu mengenai populasi komunitas atau ilmu mengenai jasad hidup dalam hubungan dengan lingkungan dan antara sesamanya (Thayib: 2018). Di dalam ekologi dipelajari berbagai hal yang mengupas tentang hubungan dan interaksi antara jasad dengan lingkungan fisiknya termasuk ekosistem. Perkembangan ilmu ekologi saat ini sudah sedemikian luasnya sehingga berbagai istilah dalam ilmu tersebut digunakan oleh berbagai masyarakat di berbagai sektor baik bisnis maupun politik, misalnya ekosistem, keberlanjutan (sustainability), dan lain-lain.
Kegiatan pembangunan seringkali melakukan penyederhanaan masalah sehingga berdampak pada kerusakan lingkungan dan berkurangnya daya dukung lingkungan. Indonesia menjadi contoh nyata tentang hal tersebut, salah satunya monokultur yang diterapkan untuk kepentingan politik ekonomi pemerintahan di berbagai periode sejarah Nusantara.
Di era Kerajaan Hindu-Budha hingga Kerajaan Islam Pesisir, monokultur diterapkan untuk mendorong pemenuhan kebutuhan pangan dan perdagangan antar pulau dan antar negara. Di era pendudukan Hindia Belanda sejak era Verenigde Oostindische Companie (VOC) maupun Pemerintah Hindia Belanda, monokultur diterapkan untuk mendorong kebutuhan bisnis dan keuangan dari Kerajaan Belanda. Monokultur berkembang sejak era Gubernur Jenderal Daendels, sistem tanam paksa (era Van Den Boosch) hingga era liberalisasi perkebunan.
Sistem monokultur kemudian berkembang hingga saat ini dengan berlandaskan pada alasan efisiensi dan efektifitas produksi pangan maupun bisnis. Perkembangan penanaman padi sebagai sumber pangan utama negara ini memperkuat sistem monokultur di Indonesia. Kondisi tersebut ditambah dengan sistem perkebunan yang berbasis komoditas bernilai ekonomi tinggi seperti kelapa sawit, karet, dan lain-lain.
Tanpa disadari, sistem monokultur tersebut mengingkari kondisi alam di Indonesia yang kaya keanekaragaman sumber daya hayati. Sistem monokultur menyebabkan menyusutnya keanekaragaman sumber daya hayati dan hilangnya berbagai tanaman pangan yang asli di Indonesia.
Etika lingkungan
Berkurangnya tanaman pangan lokal yang menjadi konsumsi sehari-hari seperti sagu (metroxylon sagu), sukun (artocarpus altilis), siwalan (borassus flabellifer), garut (maranta arundinacea), gebang (corypha) dan lain-lain merupakan kondisi riil yang terjadi di sekeliling kita. Menghilangnya buah-buahan lokal yang dahulu menjadi konsumsi sehari-hari seperti: jamblang (syzygium cumini), menteng (baccaurea racemosa), gohok/kupa (syzygium polycephalum), sawo kecik (manilkara kauki) juga menjadi ancaman serius bagi Indonesia (Notohamijoyo: 2018).
Hingga saat ini kita masih dihadapkan dengan perilaku egois manusia baik dalam bentuk individu maupun organisasi yang melakukan aktivitas dengan merusak lingkungan. Meskipun para pemerhati lingkungan terus-menerus memperingatkan dampak serius dari aktivitas ekonomi yang tidak mengindahkan kelestarian, namun pemerintah seolah tidak berdaya dalam menghadapi para pelaku perusakan lingkungan tersebut. Diperlukan kesadaran perilaku manusia yang memiliki nilai etika moral dan konservasi.
Di sinilah perlunya pemerintah memaknai pendidikan ekologi sebagai bagian tak terpisahkan dalam pendidikan nasional. Pendidikan ekologi sejak usia dini akan membantu perkembangan proses pemahaman individu terhadap pentingnya kelestarian lingkungan hidup di Indonesia. Hal tersebut juga menjadi bagian dari pembangunan etika lingkungan manusia Indonesia.
Etika merupakan bagian penting dari kebudayaan yang berperan dalam pembangunan (Bertenz: 2007). Etika dan moral lingkungan sangat terkait dengan norma-norma biologi dan ekologi yang dapat membedakan apakah manusia berperilaku baik atau buruk terhadap lingkungannya.
Indonesia memerlukan penanaman nilai-nilai etika dan moral lingkungan. Hal tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan ekonominya.
Penanaman etika sebagai bagian dari pendidikan ekologi perlu dilakukan melalui pendidikan formal maupun informal untuk membangun pemahaman masyarakat Indonesia bahwa pembangunan ekonomi dan lingkungan hidup bukan merupakan dua hal yang berbeda, namun harus menyatu.
Manusia sejatinya harus menyatu dengan lingkungannya bukan berada di luar lingkungan tersebut. Di sinilah pentingnya pendidikan ekologi sebagai bagian dari strategi pembangunan sumber daya manusia Indonesia.♦
Andre Notohamijoyo
Pemerhati Lingkungan,
Doktor Ilmu Lingkungan Universitas Indonesia
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
