kontan.co.id
| : WIB | INDIKATOR |
  • USD/IDR13.945
  • EMAS704.000 -1,40%
  • RD.SAHAM 0.53%
  • RD.CAMPURAN 0.27%
  • RD.PENDAPATAN TETAP 0.13%

Pertamina dan preseden buruk aksi BUMN


Kamis, 20 Juni 2019 / 14:22 WIB

Pertamina dan preseden buruk aksi BUMN

Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan vonis 8 tahun penjara terhadap Karen Agustiawan. Majelis hakim Pengadilan Tipikor menilai mantan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dalam investasi Blok Basker Manta Gummy (BMG) di Australia. Selain dihukum penjara, Karen diwajibkan membayar denda Rp 1 miliar dan subsider 4 bulan kurungan.

Walaupun, Putusan a quo tidak sepenuhnya dengan suara bulat, karena ada dissenting opinion dari salah seorang hakim yang menganggap Karen tidak bersalah dan harus dibebaskan dari semua dakwaan, baik dakwaan primer Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 huruf b UU Tipikor jo Pasal 55 ayat (1) angka 1 KUHP maupun dakwaan subsider Pasal 3 jo Pasal 18 huruf b UU Pemberantasan Tipikor jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Dissenting opinion tidak akan mengubah apapun, termasuk membebaskan Karen. Terlepas perdebatan karena ada beda pendapat, putusan harus tetap dihormati, sebagaimana asas hukum res judicata pro veritate habetur (putusan hakim harus dianggap benar).

Mengingat dan menghormati upaya hukum banding yang sedang ditempuh oleh Karen, tulisan ini akan dibatasi dan hanya membahas persoalan tentang perdebatan panjang terkait status BUMN dan bentuk pertanggungjawaban hukum (liability) direksi BUMN.

Salah satu perdebatan panjang mengenai legal standing BUMN, apakah wakil dari pemerintah atau badan hukum? Ada beberapa pendekatan untuk menjawab pertanyaan ini.

Pertama, secara teoretis, menurut teori twee petten seperti dikemukakan Ulpianus, bahwa pada kenyataan sehari-hari dalam melakukan pergaulan hukum (rechtsverkeer) pemerintah tampil dengan berkepala dua (twee petten). Pemerintah disamping melaksanakan aktivitas dalam hukum publik, juga sering terlibat dalam lapangan keperdataan. Sebagai wakil dari jabatan (ambt) yang tunduk pada hukum publik dan wakil dari badan hukum (rechtspersoon) yang tunduk pada hukum privat.

Keterlibatan pemerintah dilapangan hukum privat dapat diwakilkan oleh BUMN/BUMD, yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha yang tujuannya mengejar keuntungan. Sehingga secara hukum berlaku ketentuan badan hukum dan perbuatannya berdasarkan perjanjian tunduk pada hukum perjanjian.

Kedua, secara normatif. Dalam ajaran hukum administrasi negara ada 4 syarat badan hukum perdata dikategorikan sebagai administrasi negara. Yakni (a) dibentuk oleh organisasi publik, (b) memiliki kewenangan yang bersumber dari UU dibidang publik (c) menjalankan fungsi pemerintahan dan/atau urusan pemerintahan (d) sewaktu-waktu bisa menjatuhkan sanksi administrasi.

Konfigurasi BUMN di UU No. 19/2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) secara tegas menyatakan BUMN tidak memenuhi persyaratan sebagai administrasi negara. BUMN tidak dibentuk oleh organisasi publik melainkan amanat Pasal 33 UUD 1945. BUMN tidak memiliki kewenangan dibidang publik dan tidak menjalankan urusan pemerintahan. BUMN juga tidak memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi administrasi.

Karakteristik legal standing BUMN sebagai Badan Hukum secara implisit juga dijelaskan dalam Pasal 1 angka 2 jo. Pasal 2 ayat (1) UU BUMN tentang tujuan BUMN untuk mengejar keuntungan (profit oriented). Berbeda dengan Pemerintah sebagai public service yang tujuannya meningkatkan kesejahteraan umum.

Dipertegas lagi oleh Pasal 11 UU BUMN menyatakan BUMN berbentuk perseroan berlaku UU No 40/2007 tentang Perseroan Terbatas. Sebagaimana diketahui bahwa perseroan merupakan subjek hukum badan hukum.

Doktrin hukum dari Arifin Soeriaatmadja juga menyebutkan BUMN merupakan badan hukum perdata yang tidak mempunyai kewenangan publik. Dalam batas penalaran yang wajar, BUMN dalam menjalankan operasionalnya tidak memiliki kewenangan seperti merumuskan kebijakan, pengaturan, pengurusan, pengelolaan dan pengawasan sebagaimana administrasi negara.


Reporter: Harian Kontan
Editor: Tri Adi
Video Pilihan

TERBARU
Hubungi Kami
Redaksi : Gedung KONTAN,
Jalan Kebayoran Lama No. 1119 Jakarta 12210.
021 5357636/5328134
moderator[at]kontan.co.id
Epaper[at]kontan.co.id
Iklan : Gedung KOMPAS GRAMEDIA Unit 2
Lt 2 Jl. Palmerah selatan 22-28
Jakarta Selatan 10740.
021 53679909/5483008 ext 7304,7306
2019 © Kontan.co.id All rights reserved
Sitemap | Redaksi | Term of Use | Pedoman Pemberitaan Media Siber | Privacy Policy

diagnostic_api_kiri = 0.0004 || diagnostic_api_kanan = 0.0513 || diagnostic_web = 0.3195

Close [X]
×