| Editor: Tri Adi
Negara Asia Tenggara (ASEAN) sudah tidak bisa lagi melenggang ke pasar Vietnam dengan gampang. Ini terkait kebijakan pemerintah setempat yang menelurkan Decree No.116/2017/ND-CP pada 17 Oktober 2017 yang berlaku mulai 1 Januari 2018. Salah satu isi keputusan tersebut adalah kewajiban memenuhi syarat kelaikan kendaraan termasuk emisi dan keselamatan yang harus sesuai dengan standar Vietnam.
Kebijakan penerapan yang dimaknai sebagai hambatan non-tarif ini menunjukkan kekuatiran Vietnam atas potensi membanjirnya impor mobil utuh dari negara ASEAN di pasar domestik. Sesuai dengan kesepakatan ASEAN Trade in Goods Agreements (ATIGA) tarif bea masuk antarnegara akan dikurangi untuk mendorong aliran perdagangan antar negara dan mendorong integrasi ekonomi se-kawasan. Sesuai jadwal, Vietnam sepakat menerapkan tarif bea masuk 0% atas seluruh barang dari negara ASEAN per 2018 termasuk kendaraan bermotor.
Kalau ini diterapkan, harga impor mobil ASEAN lebih murah 20% dari produk Vietnam. Ini membuat impor mobil Vietnam bisa naik sekitar 30%-40%,
Di dalam negeri Vietnam, penerapan hambatan non-tarif ini menjadi ajang perdebatan antara importir kendaraan bermotor dan pabrikan lokal. Toyota Motor Vietnam merespon kebijakan ini dengan mengajukan lisensi impor untuk produk mereka seperti sedan, kendaraan penumpang lain, dan truk serta berupaya memenuhi persyaratan dengan memberikan sertifikasi garansi dan jaminan pemeliharaan. Sisi lain, Hyundai mendukung penerapan ketentuan tersebut. Perbedaan sikap kedua korporasi global ini tidak lain untuk memenangkan pasar Vietnam di saat pasar negara ASEAN dikuasai Jepang.
Hyundai-KIA, telah merakit produk mereka di Vietnam sejak 2015. Nuansa kompetisi dengan pabrikan Jepang terus berlanjut hingga ketentuan pembatasan impor tersebut berlaku. Thaco, pabrikan lokal yang memproduksi mobil Hyundai, KIA, Mazda, dan Peugeot, berdalih bahwa penerapa uji keselamatan mobil harus diterapkan pada mobil impor karena hal tersebut juga berlaku pada mobil produksi dalam negeri. Bagi Thaco, pembatasan impor dari sisi non tarif akan menjadi salah satu penentu masa depan perusahaan yang pada September 2017, telah menandatangani kerjasama ketiga dengan Hyundai untuk merakit dan memasarkan mobil Hyundai di Vietnam. Pabrik baru kerjasama kedua korporasi yang berlokasi di Provinsi Ninh Binh, Vietnam Utara, akan memiliki kapasitas produksi 120.000 unit mobil penumpang dan 30.000 truk per tahun. Bila mobil asal Jepang melenggang bebas, perusahaan lokal ini dapat pingsan di rumah sendiri.
Implikasi bagi Indonesia
Bagi Indonesia, hambatan non-tarif yang diterapkan Vietnam mengancam potensi ekspor mobil penumpang yang menurut BPS pada Januari – November 2017 tercatat sebesar US$ 241 juta atau sekitar Rp 3 triliun. Menurut Gaikindo, jumlah mobil yang diekspor ke Vietnam mencapai 40.000 unit unit atau sekitar 18% dari total ekspor mobil utuh nasional yang tercatat sebanyak 225.000 unit selama 2017. Dengan asumsi ekspor tahun ini sama dengan tahun lalu, penundaan pengapalan ekspor mobil akan membukukan potensi kerugian sekitar Rp 295 miliar per bulan. Untuk mempertahankan Vietnam sebagai salah satu tujuan ekspor utama, pemberlakuan pembatasan impor dari Vietnam ini perlu dicarikan solusi segera. Sejauh ini pemerintah telah mengambil langkah tepat lewat diplomasi.
Diplomasi perdagangan harus dioptimalkan untuk memberikan manfaat bagi ekonomi Indonesia dengan mengedepankan solusi yang saling menguntungkan bagi kedua negara mengingat transaksi dagang Indonesia dan Vietnam selama ini cukup besar. Berdasarkan data UN Commtrade, pada 2016, ekspor Indonesia ke Vietnam mencapai Rp 41 triliun sementara impor Indonesia dari Vietnam Rp 43 triliun. Dari nilai impor Indonesia itu, nilai impor terbesar berupa mesin dan telepon seluler. Sebagai basis produksi telepon seluler seperti Samsung dari Korea Selatan, Vietnam membukukan nilai ekspor yang besar dari produk ini. Penerapan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) oleh Indonesia mulai 2015, sedikit menekan impor telepon seluler. Besarnya impor telepon seluler dari Vietnam bisa menjadi salah satu amunisi Indonesia untuk mendorong Vietnam membuka pasar otomotif.
Selain telepon seluler, Indonesia juga mengimpor beras cukup besar dari Vietnam setidaknya senilai Rp 2,8 triliun pada 2016. Nilai impor Indonesia dari Vietnam ini hampir setara dengan nilai ekspor otomotif Indonesia ke Vietnam periode Januari – November 2017 yang mencapai Rp 3 triliun. Impor beras Indonesia dari Vietnam sangat penting bagi Vietnam untuk membantu petani negara tersebut memasarkan produknya. Kerjasama perdagangan yang bebas dan saling menguntungkan berpotensi menjadi pertimbangan Vietnam dalam membuka pasar domestik.
Namun, pemerintah dan industri otomotif Indonesia perlu berbenah mengadopsi standar internasional untuk uji kelayakan produk otomotif. Terutama untuk produk ekspor. Langkah lainnya adalah membuat Standar Nasional Indonesia (SNI) dapat diselaraskan dengan standar berbasis internasional seperti ISO yang diterima di berbagai negara. Selain itu, penerapan standar emisi Euro 4 yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/3/2017 Tentang Baku Mutu Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor juga harus diterapkan secara konsisten mengingat pasar utama dunia otomotif telah mensyaratkan standar emisi Euro 4 dan bahkan Euro 5.
Selain upaya diplomasi dengan pemerintah Vietnam, konstelasi persaingan antar korporasi multi nasional yang berbasis di Jepang dan Korea Selatan perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah. Di tingkat global, Toyota dan Hyundai-KIA merupakan kompetitor kuat. Tahun lalu, Toyota masih unggul dengan penjualan mobil 10,2 juta unit sementara Hyundai-KIA berada di urutan keempat mencapai 7,2 juta unit. Ke depan, dominasi korporasi dari dua negara ini akan sangat ditentukan oleh inovasi produk yang dihasilkan.
Di industri elektronika, inovasi korporasi asal Korea Selatan terbukti mampu menggeser produk mapan seperti Toshiba dan Panasonic terutama di pasar Indonesia. Hal sama dapat terjadi jika pabrikan asal Jepang tidak berbenah meningkatkan inovasi dan daya saing produk.
Bagi perumus kebijakan, dengan dukungan investasi dari Korea Selatan yang besar dalam beberapa tahun terakhir, Vietnam berpotensi menjadi salah satu basis produksi otomotif. Untuk menjaga daya saing industri domestik, perlu ada perbaikan iklim investasi dan daya saing usaha domestik mengingat negara lain se-kawasan juga tak pernah berhenti melakukan reformasi struktural. Kalau tidak, kisah hengkangnya produsen elektronika serta TPT dan alas kaki dapat terjadi di industri otomotif seiring kemudahan usaha dan iklim investasi di negara ASEAN lainnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
