kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • LQ45927,64   6,18   0.67%
  • EMAS1.325.000 -1,34%
  • RD.SAHAM 0.05%
  • RD.CAMPURAN 0.03%
  • RD.PENDAPATAN TETAP 0.00%

Pesawat TNI dan Masalah Perawatan


Sabtu, 20 Juni 2020 / 19:06 WIB
Pesawat TNI dan Masalah Perawatan
ILUSTRASI.


Sumber: Harian KONTAN | Editor: Ignatia Maria Sri Sayekti

KONTAN.CO.ID - Kecelakaan beruntun yang menimpa pesawat TNI sangat memprihatinkan kita semua. Kecelakaan terbaru terjadi pada pesawat Hawk 209 milik TNI Angkatan Udara (AU) yang jatuh di kawasan permukiman warga di Kabupaten Kampar, Riau, awal minggu ini (15/6). Pada bulan yang sama juga terjadi kecelakaan Helikopter MI-17 milik TNI Angkatan Darat (AD) di Kendal, Jawa Tengah pada Sabtu (6/6) dua pekan lalu. Helikopter dengan nomor registrasi HA 5141 itu sedang melaksanakan misi latihan terbang di Pusat Pendidikan Penerbang AD (Penerbad).

Helikopter MI-17 merupakan helikopter angkut kelas menengah buatan Rusia. Kecelakaan jenis helikopter di atas bukan yang pertama kalinya terjadi. Pada 2013, saat alat sistem persenjataan utama (alutsista) itu baru saja dibeli, juga terjadi kasus kecelakaan yang jatuh di perbatasan Kalimantan Utara.

Kecelakaan beruntun pesawat TNI mengindikasikan terjadi masalah serius terkait sistem perawatan dan eksistensi sumber daya manusia (SDM) kedirgantaraan. Program zero accident pesawat TNI bisa efektif jika didukung oleh SDM yang kredibel dan menguasai sistem juga teknologi pesawat yang dimiliki.

Kecelakaan pesawat Hawk 209 kembali mencuatkan pentingnya evaluasi mendasar terhadap sistem pemeliharaan dan pengembangan alutsista TNI. Masalah sistem pemeliharaan biasanya bertemali sejak kontrak pengadaan pesawat. Terutama, terkait dengan transfer of technology (ToT) yang kurang melibatkan SDM dalam negeri.

Pembelian alutsista yang canggih selalu mengandung masalah klasik. Yakni, masalah optimasi penggunaan dan perawatan yang membutuhkan biaya dan daya dukung SDM teknologi yang cukup besar. Sementara seringnya terjadi kecelakaan pesawat milik TNI selama ini diprediksi ada masalah di engine atau mesin, dan tidak menutup kemungkinan terkait suku cadangnya.

Ada praktik buruk yang selama ini terjadi di dunia penerbangan terkait dengan suku cadang pesawat rekondisi. Di pasar gelap ada pihak yang memoles suku cadang yang tidak laik lagi digunakan. Kemudian direkondisi, diperbarui dengan menyertakan dokumen yang dipalsukan. Dokumen yang dipalsukan tersebut antara lain COC (certificate of confirm), ARC (authorized release confirm), serta CoO (cerfificate of origin) yang dikeluarkan oleh pabrik suku cadang yang sudah mendapatkan izin dari otoritas terkait.

Mengingat prosedur pengadaan suku cadang alutsista TNI yang sudah ketat, maka kecil kemungkinan suku cadang palsu bisa dipakai di pesawat militer. Prosedur pengadaan suku cadang pesawat militer diawasi secara ketat oleh Komando Pemeliharaan Material TNI Angkatan Udara (Koharmatau) sebagai salah satu Kotama TNI AU yang membawahi Depo-depo Pemeliharaan (Depohar). Komando tersebut memiliki peranan penting dalam menyiapkan dan memelihara pesawat terbang-pesawat terbang TNI AU.

Namun dalam pelaksanaannya, ada beberapa masalah yang timbul guna mendukung kesiapan pesawat terbang. Masalah tersebut diantaranya kurangnya dukungan suku cadang yang tepat jenis, jumlah, mutu, dan waktu. Sementara di lain pihak kebutuhan suku cadang setiap waktu semakin meningkat, sehingga mengakibatkan tingkat kesiapan operasional pesawat TNI AU menurun.

Manajemen suku cadang

Keberadaan Depohar yang merupakan satuan kerja (Satker) di jajaran Koharmatau dituntut kemampuannya di bidang pemeliharaan tingkat berat (overhaul) terhadap pesawat terbang, enginepropeller, dan komponen avionic beserta komponen pendukung lainnya. Depohar telah dilengkapi berbagai macam peralatan dan sarana prasarana pendukung serta personel pemeliharaan yang kompeten dan bersertifikat. Mestinya, untuk meningkatkan kesiapan operasional pesawat terbang terkait suku cadang berupa komponen, removable itembit and pieces, dan expendable item sudah tidak bermasalah lagi.

Komponen (part) merupakan bagian dari alat utama merupakan gabungan dari beberapa bagian dan mempunyai fungsi tertentu, walaupun tidak final (fungsinya) seperti alat utama yang berdiri sendiri.

Komponen yang diklasifikasikan sebagai barang yang dapat diperbaiki dan diperoleh kembali ke dalam pembekalan, atau barang yang dapat diperoleh kembali (oleh pembekalan) karena pemeliharaan, terkenal dengan sebutan maintenance supply item (MSI). Pesawat terbang militer maupun sipil menggunakan jasa maintenance repair and overhaul (MRO) dalam menyiapkan dan memelihara pesawat terbangnya agar siap operasional.

Di samping itu, MRO juga selalu bekerjasama dan menggandeng vendor dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan suku cadang, agar kebutuhannya dapat terdukung tepat jenis, jumlah, mutu, dan waktu dengan menggunakan beberapa metode pengadaan yang salah satunya metode rotable pools. Terkait vendors inilah segala kemungkinan dan praktik curang bisa saja terjadi. Malah bisa juga terjadi fraud atau penyimpangan lainnya.

Di masa mendatang perlu manajemen suku cadang yang lebih tangguh sehingga suku cadang yang dibutuhkan tepat jumlah, mutu, dan waktu. Penggunaan metode rotable pools akan menyediakan dukungan suku cadang dalam kondisi terpenuhinya minimum stock level dan siap digunakan setiap waktu.

Tantangan pemeliharaan alutsista ke depan adalah terwujudnya pengelolaan anggaran yang lebih murah dan efisien. Pengadaan suku cadang mesti menerapkan pengadaan langsung antara pembeli/pengguna dengan penyedia barang/jasa yaitu vendor.

Beberapa waktu yang lalu Presiden Joko Widodo meminta dilakukan perombakan manajemen alutsista di TNI. Ia juga mengamanatkan zero accident dalam penggunaan alutsista. Sehingga, alutsista berupa pesawat tempur, pesawat angkut, kapal perang, helikopter, hingga kapal selam benar-benar dalam kondisi kesiapan operasional tinggi.

Sayangnya, semua matra TNI mengalami masalah perawatan alutsista yang cukup serius. Karena masalah perawatan menyebabkan beberapa alutsista TNI kemudian tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Kemampuan tempurnya berkurang yang juga berimbas pada kerawanan atas keselamatan personel TNI yang menggunakannya.

Kompleksitas pesawat TNI perlu diatasi secara integral dalam ekosistem dirgantara nasional. Tak bisa dilakukan secara parsial apalagi ego sektoral. Karena itu, perlu sinergi dan integrasi sumber daya manusia teknik penerbangan sipil serta militer.

Penulis : Totok Siswantoro

Pengkaji Transformasi Tekonologi dan Infrastruktur Pertahanan

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU
Kontan Academy
Trik & Tips yang Aman Menggunakan Pihak Ketiga (Agency, Debt Collector & Advokat) dalam Penagihan Kredit / Piutang Macet Managing Customer Expectations and Dealing with Complaints

[X]
×