Sumber: Harian KONTAN | Editor: Ignatia Maria Sri Sayekti
KONTAN.CO.ID - Tahun 2019 akan segera berakhir. Tahun ini menjadi tahun yang berat dan penuh ketidakpastian. International Monetary Fund (IMF) dan World Bank (Bank Dunia) bahkan berulang kali melakukan koreksi ke bawah terhadap proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia pada tahun 2019 ini.
Sayangnya, ketidakpastian global ini justru semakin meningkat dan diprediksi akan berlangsung lebih lama. Bukan hanya karena perang dagang Amerika Serikat (AS) dan China, melainkan juga faktor lain seperti perubahan arah kerjasama global oleh beberapa negara, seperti India yang mundur dari perundingan kemitraan ekonomi komprehensif regional atau Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) dan AS yang memutuskan tidak melanjutkan kemitraan Trans Pasifik atau Trans Pacific Partnership (TPP). Hal-hal seperti ini dinilai akan berdampak pada perdagangan global yang diprediksi akan semakin melambat.
Ketidakpastian dan perlambatan pertumbuhan ekonomi pada akhirnya juga terjadi di sektor industri. Penundaan keputusan Brexit hingga 2020 dan tren negara-negara maju yang makin proteksionis, telah menambah ketidakpastian pertumbuhan industri global. Investasi mulai tertahan dan perlambatan pertumbuhan produksi industri memburuk seperti telah terjadi di China, AS, Jerman, dan lainnya. Akhirnya permintaan menurun, volume perdagangan global melambat dan harga komoditas makin tertekan.
Bagi Indonesia, kondisi ini akan menjadi lebih berat karena sejumlah hal, Pertama, harus menghadapi ketidakpastian dan perlambatan pertumbuhan ekonomi global serta perlambatan permintaan akibat penundaan ekspansi dan penurunan pertumbuhan industri di negara yang menjadi pasar utama ekspor Indonesia.
Kedua, karena dalam kondisi ini Indonesia harus tetap fokus membangun dan memperkuat industri di sisi hulu untuk mewujudkan struktur industri nasional yang dalam (deep industry). Langkah untuk membangun industri hulu tidak bisa lagi ditunda karena Indonesia sudah sangat terlambat dibanding negara-negara lain.
Salah satu yang menjadi prioritas pemerintah dalam membangun industri manufaktur yang kuat dan kompetitif adalah memperkuat industri hulu petrokimia. Ada beberapa alasan mengapa industri petrokimia menjadi pilihan. Antara lain, total bisnis industri ini sangat besar. Di tahun 2019, menurut Kementrian Perindustrian (Kemperin nilai bisnis industri plastik secara keseluruhan mencapai sekitar Rp 250 triliun.
Disamping itu, produk turunan industri petrokimia memiliki permintaan dalam negeri yang besar, tetapi masih sangat bergantung pada produk impor terutama dari negara di kawasan ASEAN. Padahal, kebutuhan domestik akan terus tumbuh. Dengan pertumbuhan konsumsi rumah tangga di atas 5% per tahun dan industri hilir yang sudah sangat berkembang, penyediaan bahan baku yang akan dihasilkan oleh industri petrokimia menjadi sangat penting, baik jangka pendek maupun menengah panjang.
Pemerintah sangat serius dalam membangun industri hulu dan kesungguhan pemerintah tersebut sudah ditunjukkan. Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan tegas pernah menyampaikan bahwa pemerintah akan mendukung pembangunan industri hulu petrokimia untuk mengurangi ketergantungan impor bahan baku. Hal tersebut disampaikan Presiden Jokowi saat meresmikan pabrik Chandra Asri yang bernilai investasi sangat besar, yakni sekitar Rp 5,7 triliun.
Pabrik ini akan menjadi salah satu solusi bagi penguatan industri manufaktur nasional karena akan mengurangi dan menyelesaikan masalah ketergantungan terhadap impor poli etilena (PE). Saat ini kebutuhan PE dalam negeri sebesar 2,3 juta ton tetapi produksi dalam negeri baru mampu memenuhi 280.000 ton sehingga 1,52 juta ton sisanya masih harus diimpor.
Pernyataan Presiden Jokowi bahwa kalau kita mampu kenapa harus impor merupakan pesan yang jelas bahwa pemerintah akan bersungguh-sungguh mendukung pembangunan industri hulu petrokimia ini. Presiden menyampaikan telah menyiapkan insentif pajak berupa tax holiday dan tax allowance. Tentu dukungan tersebut belum cukup, karena langkah Presiden Jokowi ini perlu segera diikuti dengan kebijakan lain secara komprehensif.
Kebijakan fiskal, terutama bagi industri dan perdagangan yang akan mendukung pengembangan industri petrokimia nasional sangat diperlukan agar tujuan untuk mengurangi ketergantungan impor, menyehatkan neraca perdagangan, menyelesaikan defisit transaksi berjalan, mendukung daya saing industri manufaktur maupun kemampuan memanfaatkan pasar dalam negeri dapat direalisasikan dengan baik.
Lebih lanjut, pembangunan industri hulu yang sudah sangat terlambat ini juga harus dibarengi dengan pemahaman yang sama dan dukungan dari semua pemangku kepentingan, baik dalam memandang permasalahan, tantangan dan peluang. Investasi besar yang dilakukan saat ini bukan pilihan tetapi sebuah keharusan karena Indonesia harus bersiap untuk menangkap peluang dan bersaing di masa depan.
Tentu pilihan ini membawa konsekuensi tidak hanya bagi pemerintah, tetapi juga perusahaan karena akan ada tekanan terhadap pendapatan bersih yang cukup besar bagi perusahaan dalam jangka pendek. Itulah sebabnya mengapa harus ada perubahan cara pandang dari seluruh pemangku kepentingan.
Semua pihak tidak boleh hanya melihat kepentingan jangka pendek tetapi juga dalam perspektif kepentingan bisnis dan strategis nasional yang lebih luas dan jangka panjang. Dengan demikian akan dapat memahami bahwa investasi dan ekspansi yang dilakukan dalam kondisi lingkungan bisnis kurang favourable seperti saat ini dapat diyakini sebagai pil pahit yang harus ditelan agar perusahaan dan industri lebih sehat dan kuat untuk mengambil peluang yang lebih besar di masa depan.
Penulis : Hendri Saparini
Ekonom Senior Core Indonesia
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
