kontan.co.id
| : WIB | INDIKATOR |

Polemik revisi Undang-Undang KPK


Selasa, 10 September 2019 / 09:45 WIB

Polemik revisi Undang-Undang KPK


Beberapa hari belakangan ini ramai pro dan kontra terkait revisi Undang-Undang (UU) Nomor 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK). KPK bersama para pegiat anti korupsi memandang bahwa revisi UU KPK adalah bentuk pelemahan pada komisi antirasuah tersebut. Apalagi substansi pada revisi UU KPK yang rencananya akan segera disahkan tersebut dipandang membuat KPK tidak independen lagi. Kini banyak pihak menyerukan tanda pagar (tagar) save KPK di media sosial, bahkan dalam unjuk rasa save KPK kembali digaungkan.

Sebenarnya jika dilihat secara jernih, gerakan save KPK ini bukan yang pertama. Gerakan save KPK sudah dimulai sejak peristiwa 'cicak-buaya'. Gerakan save KPK sebenarnya merupakan bentuk reaksi masyarakat atas upaya yang dianggap melemahkan KPK.

Pasalnya, dalam pandangan masyarakat luas, melemahkan KPK artinya sama saja dengan melemahkan pemberantasan korupsi. Gerakan save KPK sebenarnya dapat dipandang sebagai bentuk kemarahan masyarakat atas upaya melemahkan KPK dan masih kritisnya persoalan korupsi di Indonesia.

Jika pertanyaannya adalah mengapa save KPK maka jawabannya adalah karena setidaknya hingga saat ini indeks kepercayaan masyarakat terhadap KPK masih terbilang tinggi. Hal ini justru berbanding terbalik dengan indeks kepercayaan masyarakat terhadap penegak hukum lain.

Alhasil, KPK dipandang sebagai satu-satunya media masyarakat memerangi korupsi. Hal ini sejalan dengan sejarah terbentuknya KPK, yakni kala itu (tahun 2002) penegak hukum lain dipandang tidak dapat menghadirkan penegakan hukum yang optimal dan justru terlibat dalam perbuatan koruptif.

Kini, revisi UU KPK dipandang sebagai bentuk melemahkan dan menghilangkan independensi KPK sehingga banyak masyarakat menolak revisi UU KPK tersebut. Sebenarnya, kini tagar atau gerakan yang seharusnya digaungkan adalah save revisi UU KPK.

Memang harus diakui bahwa dalam praktiknya KPK masih perlu diperkuat, sehingga revisi UU KPK seharusnya menjadi momentum penguatan KPK. Namun, faktanya revisi UU KPK justru berpotensi melemahkan KPK dan pemberantasan korupsi di tanah air. Maka, tak heran bila masyarakat menolak revisi UU KPK ini.

Sebelum sampai pada pemikiran save KPK, maka sebelumnya harus didahului pemikiran 'save revisi UU KPK'. Artinya ini merujuk pada perlunya merevisi UU KPK dengan substansi yang memberi penguatan pada KPK.

Dalam hal ini masyarakat harus melihat dengan jernih bahwa sebenarnya revisi UU KPK diperlukan, hanya saja saat ini persoalannya adalah substansi dalam revisi UU KPK berpotensi melemahkan KPK dalam pemberantasan korupsi, termasuk dengan mencabut independensi.

Sebagaimana diuraikan oleh Simon Hoo (1996), salah satu pendiri ICAC (badan anti korupsi di Hong Kong) bahwa independensi merupakan hal yang mutlak dimiliki badan anti korupsi untuk bekerja secara maksimal.

Pemahaman lain dari 'save revisi UU KPK' adalah seluruh elemen masyarakat harus bersatu untuk menghindarkan revisi UU KPK yang berisi substansi yang keliru, sehingga yang perlu ditolak adalah substansi yang salah, bukan proses revisi UU KPK tersebut. Jadi, pemahaman yang benar adalah save KPK dari revisi UU KPK yang keliru, masyarakat dan seluruh elemen harus memahami rangkaian tersebut secara utuh.

Memang secara substansi, revisi UU KPK yang hendak disahkan lebih condong pada melemahkan ketimbang penguatan KPK. Hal ini terlihat dari substansinya yang memberi pembatasan dan pengurangan kewenangan KPK, serta mencabut independensi KPK. Pengurangan kewenangan tampak dalam poin terkait KPK tidak berwenang lagi mengelola laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) serta KPK tidak dapat mengangkat penyelidik dan penyidik internal.

Sementara, pembatasan pada kewenangan KPK tampak dengan diusulkannya organisasi dewan pengawas yang salah satu kewenangannya memberi izin penyadapan. Terkait independensi dengan KPK disebut sebagai eksekutif dalam revisi UU KPK tersebut, maka independensi KPK menjadi hilang.

Lotulung (1991), menjelaskan pemaknaan independen pada organisasi negara adalah bukan bagian dari eksekutif, legislatif dan yudikatif. Dalam hal ini sulit diterima akal sehat bila substansi revisi UU KPK yang ada saat ini dikatakan memberi penguatan terhadap KPK.


Reporter: Harian Kontan
Editor: Tri Adi
Video Pilihan

Hubungi Kami
Redaksi : Gedung KONTAN,
Jalan Kebayoran Lama No. 1119 Jakarta 12210.
021 5357636/5328134
moderator[at]kontan.co.id
Epaper[at]kontan.co.id
Iklan : Gedung KOMPAS GRAMEDIA Unit 2
Lt 2 Jl. Palmerah selatan 22-28
Jakarta Selatan 10740.
021 53679909/5483008 ext 7304,7306
2019 © Kontan.co.id All rights reserved
Sitemap | Profile | Term of Use | Pedoman Pemberitaan Media Siber | Privacy Policy

diagnostic_api_kiri = 0.0007 || diagnostic_api_kanan = 0.0018 || diagnostic_web = 0.1914

Close [X]
×