Reporter: Ghina Ghaliya Quddus | Editor: Tri Adi
Pembiayaan infrastruktur sebenarnya cuma berasal ada dua sumber. Satu dari pemerintah yaitu dari APBN apapun bentuknya, seperti penanaman modal negara (PMN) atau public service obligation (PSO). Satu lagi berasal dari swasta.
Nah, pendanaan dari swasta ini bisa bermacam-macam dan bebas, bisa juga dari pinjaman. Yang jadi persoalan sekarang semua pembangunan infrastruktur melibatkan BUMN, tapi tidak semua BUMN sehat atau bisa mengakses dana karena dia Tbk. Yang ada sekarang BUMN karya. Di sana tumbuh anak, cucu, cicit perusahaan. Itu juga tidak memberi kesempatan untuk swasta yang mampu apakah itu swasta murni atau joint venture (JV) untuk berperan, karena semua dikeruk BUMN, anak, cucu, cicitnya.
Kalau sudah BUMN, ujung-ujungnya minta PMN yang muaranya ke APBN. Dari awal presiden sudah mengatakan, kalau untuk Pulau Jawa itu biarkan swasta. Makanya pemerintah harus fokus ke daerah-daerah karena di sana belum bisa hidup kalau swasta yang membangun.
Nah, dalam perjalanannya koordinasinya tidak teliti. Saya sudah ingatkan bahwa hati-hati jangan main groundbreaking. Pastikan dulu. Seperti apa studinya, jangan sampai semuanya mengambang.
Sebab kalau tidak hati-hati, nanti kalau pekerjaan itu mangkrak, ujung-ujungnya pemerintah terbitkan perpres, perpres, dan perpres lagi. Presiden jadi harus pasang badan. Jadi kalau mangkrak, maka presiden yang kena. Karena banyak proyek dikerjakan oleh BUMN dan anak cucunya, maka dari dua sumber pendanaan ini ya akhirnya muaranya di APBN.
Makanya sekarang harus ada prioritas pemerintah untuk menggarap proyek infrastruktur. Permasalahannya mana yang prioritas? Kereta Api di Sulawesi? Jalan tol di Sumatra? Jalan tol di Jawa? Jadi intinya harus ada prioritas saat dananya terbatas. Dengan kondisi ekonomi seperti saat ini, jika ingin right issue juga dibelinya murah. Mau IPO tidak laku. Dalam situasi ini tahan saja.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
