kontan.co.id
| : WIB | INDIKATOR |
  • USD/IDR13.945
  • EMAS704.000 -1,40%
  • RD.SAHAM 0.53%
  • RD.CAMPURAN 0.27%
  • RD.PENDAPATAN TETAP 0.13%

Pro dan kontra akses HGU


Senin, 01 Juli 2019 / 14:49 WIB

Pro dan kontra akses HGU

Belakangan banyak pihak ramai menyoal pernyataan pemerintah bahwa hak guna usaha (HGU) dikecualikan dari data yang bisa diakses oleh publik. Pro dan kontra di masyarakat berawal dari surat Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang menyatakan, akses HGU ditutup dari masyarakat luas.

Sebagian masyarakat pro alias membenarkan pernyataan tersebut. Bagi mereka, logikanya HGU adalah bukti kepemilikan aset sehingga seharusnya berada dalam ranah privat.

Sebaliknya bagi pihak yang menentang HGU dikecualikan dari data yang bisa diakses publik, persepsinya adalah HGU merupakan output dari keputusan pemerintah selaku pejabat administrasi. Sehingga, mengacu pada asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB), di mana salah satunya adalah asas transparansi, maka publik harus memiliki akses guna berpartisipasi mengawal dan memastikan tidak ada penyimpangan dari keputusan pemerintah.

Sengkarut mengenai pertentangan tersebut telah sampai di level operasional. Dalam hal ini, juga terdapat pertentangan antara peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan putusan pengadilan terkait akses data HGU.

Mengacu Pasal 187 dan Pasal 190 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nomor 3 Tahun 1997 dan Pasal 34 dan 35 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, seharusnya HGU tidak dapat diakses oleh publik.

Menjadi persoalan ketika berlaku UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Puncaknya, berdasarkan UU KIP, beberapa elemen masyarakat menggugat untuk memperoleh akses terhadap HGU. Dan, putusan Komisi Informasi Publik dan Mahkamah Agung (MA) menyatakan, bahwa publik bisa memiliki akses terhadap HGU. Keputusan ini tertuang dalam Putusan Komisi Informasi Publik Nomor 057/XII/KIP.PS/2015 juncto Putusan MA Nomor 121/K/TUN/2017 yang menyebutkan, HGU dapat diakses secara umum dan bukan bersifat pribadi.

Namun, hingga saat ini publik tetap tidak bisa mendapatkan akses atas HGU yang telah diterbitkan pemerintah. Pasalnya pemerintah, dalam hal ini BPN, berdalih bahwa "syarat dan kondisi" untuk memperoleh akses terhadap HGU tidak diatur dalam putusan Komisi Informasi Publik Nomor 057/XII/KIP.PS/2015 juncto Putusan MA Nomor 121/K/TUN/2017.

Jika mengacu pada putusan tersebut, pernyataan pemerintah bahwa HGU tidak bisa diakses oleh masyarakat luas adalah keliru. Selama putusan Komisi Informasi Publik dan MA belum dibatalkan atau dikoreksi oleh putusan lain, maka BPN wajib menjalankan isi putusan tersebut. Hanya persoalannya, kedua putusan itu tidak implementatif.

Tidak implementatif artinya, tidak serta merta bisa menjadi dasar bagi masyarakat dalam memperoleh akses atas HGU dan berpartisipasi dalam pengawasan penerbitan dan penggunaan.


Reporter: Harian Kontan
Editor: Tri Adi
Video Pilihan

TERBARU
Hubungi Kami
Redaksi : Gedung KONTAN,
Jalan Kebayoran Lama No. 1119 Jakarta 12210.
021 5357636/5328134
moderator[at]kontan.co.id
Epaper[at]kontan.co.id
Iklan : Gedung KOMPAS GRAMEDIA Unit 2
Lt 2 Jl. Palmerah selatan 22-28
Jakarta Selatan 10740.
021 53679909/5483008 ext 7304,7306
2019 © Kontan.co.id All rights reserved
Sitemap | Redaksi | Term of Use | Pedoman Pemberitaan Media Siber | Privacy Policy

diagnostic_api_kiri = 0.0007 || diagnostic_api_kanan = 0.0693 || diagnostic_web = 0.5025

Close [X]
×