Sumber: Harian KONTAN | Editor: Ignatia Maria Sri Sayekti
KONTAN.CO.ID - Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) membuat kejutan dengan mengeluarkan Indonesia dari daftar negara-negara berkembang untuk kemudian memasukkannya sebagai negara maju. Selain Indonesia, WTO juga memasukan sebagai negara maju atas India, Afrika Selatan, Argentina dan Brasil. WTO memasukan negara-negara tersebut karena alasan intensitas transaksi ekonomi dan perdagangan yang cukup signifikan.
Selain itu, WTO juga ingin memberi perhatian atas negara-negara tersebut supaya menjadi pusat perhatian dunia dalam hal perdagangan. Tentu saja, momen ini tak boleh disia-siakan bagi para pelaku ekonomi di negeri kita, tak hanya pemerintah namun juga pihak swasta untuk lebih memajukan ekonomi dalam negeri sehingga memberi imbas bagi kesejahteraan masyarakat.
Sejatinya faktor ekonomi dalam negera maju memiliki pengaruh yang luas, misalnya, meningkatnya kualitas hidup. Sementara indikatornya adalah, Pertama, jumlah dan pemerataan pendapatan. Hal ini berhubungan dengan masalah ekonomi.
Pendapatan berhubungan dengan lapangan kerja, kondisi usaha, dan faktor ekonomi lainnya. Penyediaan lapangan kerja mutlak dilakukan semua pihak agar masyarakat memiliki pendapatan tetap untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Tanpa itu semua, mustahil manusia dapat mencapai kesejahteraan.
Kedua, pendidikan yang semakin mudah untuk dijangkau masyarakat. Pengertian mudah di sini dalam arti jarak dan nilai yang harus dibayarkan masyarakat. Pendidikan yang mudah dan murah merupakan impian semua orang. Dengan pendidikan yang murah dan mudah tersebut, semua orang dapat dengan mudah mengakses pendidikan setinggi-tingginya.
Melalui pendidikan yang tinggi ini, kualitas sumber daya manusia (SDM) semakin meningkat. Dengan demikian, kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak semakin terbuka. Berkat kualitas SDM yang tinggi ini, lapangan kerja yang dibuka tidak lagi berbasis pada kekuatan otot, melainkan lebih banyak menggunakan kekuatan otak.
Ketiga, kualitas kesehatan yang semakin meningkat dan merata. Kesehatan merupakan faktor untuk mendapatkan pendapatan dan pendidikan. Oleh karena itu, faktor kesehatan ini harus ditempatkan sebagai hal yang utama. Masyarakat yang sakit akan sulit memperjuangkan kesejahteraan dirinya sendiri. Jumlah dan jenis pelayanan kesehatan harus sangat banyak.
Masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan tidak dibatasi oleh jarak dan waktu. Setiap saat mereka dapat mengakses layanan kesehatan yang murah dan berkualitas. Lagi-lagi, ini merupakan kewajiban pemerintah yang tak bisa ditawar-tawar lagi.
Apabila masih banyak keluhan masyarakat tentang layanan kesehatan, maka hal tersebut menandakan bahwa suatu negara masih belum mampu mencapai taraf kesejahteraan yang diinginkan rakyatnya.
Rakyat juga memperoleh hak politik. Hak politik bagi rakyat, misalnya, sangat penting karena demokrasi tanpa melibatkan partisipasi politik arus bawah tidak lah disebut negara demokratis. Hak ekonomi saja tidak cukup tanpa melibatkan hak politik. Sebuah negara yang rakyatnya boleh mapan secara ekonomi, namun jika hak politiknya diberangus berarti tidak bisa disebut negara maju dan sejahtera. Karena kesejahteraan ekonomi harus berbanding lurus dengan hak bagi rakyat untuk memberikan partisipasi politik dalam negara.
Hasil riset Legatum Institute (2015), sebuah lembaga riset yang bermarkas di Dubai, Uni Emirat Arab, misalnya, pernah melansir indeks dengan judul "Legatum Prosperity Index". Salah satu kesimpulan penelitian tersebut sangat menarik. Menurut mereka, mengapa Jepang dan Korea Selatan (Korsel) dikatakan lebih sejahtera dari China?
Padahal, China saat ini sebagai kekuatan ekonomi terbesar kedua di dunia dan terkuat di kawasan Asia. Menurut Legatum, hal ini karena semata-mata kesejahteraan tak melulu dinilai dari materi dan ekonomi. China memang lebih maju secara ekonomi dari Jepang dan Korsel, namun rakyat di sana tak mendapatkan hak politik yang wajar.
Otokritik
Adakalanya kita yang sudah dikategorikan negara maju, membandingkan dengan misalnya, Malaysia, yang saat ini tumbuh pesat. Kemajuan ekonomi Malaysia sangat bersaing dengan Indonesia. Ekspansi perusahaan-perusahaan besar Malaysia pun merambah di Indonesia. Kemajuan tersebut bisa dilihat dari ekspansi korporasi Malaysia di bidang perbankan, perkebunan, otomotif, minyak dan gas, properti dan lain-lain.
Dalam persaingan dengan negara-negara tetangga tersebut, hal penting untuk kritik bangsa kita ialah sekali lagi persoalan mentalitas para elite. Kita tahu, bangsa kita masih memiliki berbagai persoalan, meski WTO telah memasukan sebagai negara maju. Misalnya, gaya hidup pejabat negara kita bisa dibilang berbiaya tinggi atau high cost.
Seperti yang digambarkan oleh Antonio Gramsci dalam Selections from the Prison Notebooks (1929-1935), kekuasaan dicapai seringkali bukan untuk menyejahterakan rakyat, melainkan sebuah piranti untuk mendapatkan kemewahan dan kekayaan.
Para petinggi bangsa ini sepertinya terlahir pada era 1960-1970-an atau era new baby boomers. Sebuah era yang bermula dari kesengsaraan menuju kerakusan, kegetiran menuju pendambaan akan kemewahan, serta kesusahan menuju kebahagiaan yang menafikan kepedulian sesama.
Hal tersebut bisa dibuktikan dengan melihat tingkah dan polah para petinggi yang tidak sensitif merasakan kehidupan rakyatnya sendiri. Para pejabat negara kita seharusnya berlomba-lomba menciptakan inovasi untuk mengantarkan rakyatnya menuju kesejahteraan, bukan sebaliknya.
Seharusnya pejabat negeri ini berkaca dari kebijakan politik Uni Eropa misalnya, yang dengan kebijakan perluasan keanggotaan negara-negara Uni Eropa sangat berpengaruh terhadap ekonomi, politik serta pertahanan dan keamanan di kawasan tersebut. Kesejahteraan benar-benar dirasakan dalam denyut nadi kehidupan masyarakat Eropa.
Sensitivitas terhadap situasi krisis merupakan barang langka yang dimiliki oleh para pejabat negeri ini. Persis almarhum Nurcholish Madjid (Cak Nur) semasa hidupnya pernah berkisah tentang hal ini. Cak Nur menyinggung gaya hidup para pejabat tinggi Indonesia yang sering jadi bahan perbincangan sinis para petinggi negara-negara lain.
Cak Nur memberikan contoh konkret, yakni ketika para pejabat tinggi kita melawat ke luar negeri untuk menghadiri sidang-sidang bilateral, multilateral atau berskala internasional lainnya. Rombongan delegasi kita datang ke tempat sidang dengan mengendarai mobil mewah. Sebaliknya delegasi dari negara-negara lain yang juga datang ke sidang yang sama justru mengendarai trem atau kendaraan umum.
Penulis : Ismatillah A Nuad
Peneliti Indonesian Institute for Social Research and Development
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
