Sumber: Harian KONTAN | Editor: Ignatia Maria Sri Sayekti
KONTAN.CO.ID - Mencermati presentasi rapat dengar pendapat DPR dan Asuransi Jiwasraya pekan lalu, bikin geleng-geleng kepala. Dalam rapat itu terungkap berbagai rumor yang beredar. Ada korporasi keuangan yang serampangan mengelola duit para nasabah mereka.
Jika menengok bahan rapat dengar pendapat itu, pangkal masalah Jiwasraya adalah terbitnya produk saving plan tahun 2013-2018. yang menawarkan return garansi 9%-13% per tahun. Guaranteed return itu lebih tinggi dibanding pertumbuhan bunga deposito 2018, yakni antara 5,2%-7%, bond yield idA-idAAA tahun 2018 antara 8% sampai 9,5% dan Indeks Harga Saham Gabungan tahun 2018 yang minus 2,3% (Harian KONTAN, 8 November 2019)
Demi mengejar return tersebut, manajemen Jiwasraya waktu itu menempatkan dana investasi ke saham dan reksadana. Celakanya, mereka berinvestasi serampangan dan diduga terjadi rekayasa harga saham. Jiwasraya waktu itu banyak melakukan investasi pada aset high risk Penempatan saham sebanyak 22,4% senilai Rp 5,7 triliun dari aset finansial. Namun dari jumlah itu hanya 5% dana ditempatkan di LQ 45
Penempatan reksadana sebanyak 59,1% senilai Rp 14,9 triliun dari aset finansial. Dari jumlah itu hanya 2% yang dikelola oleh top tier manajer investasi Indonesia.
Lalu terjadi jual beli saham masif dressing reksadana. Jiwasraya membeli saham overprice, lalu dijual dengan harga negosiasi (di atas harga perolehan) ke manajer investasi. Kemudian dibeli kembali oleh Jiwasraya. Masih menurut presentasi di rapat dengar pendapat, modus tersebut dibuktikan dengan aset investasi Jiwasraya dominan pada saham dan reksadana saham yang underlying asset-nya sama dengan portofolio saham langsung.
Menurut sumber KONTAN, modus semacam itu bukan hal baru dan tak cuma terjadi di Jiwasraya. Ia menyebutkan beberapa nama korporasi yang menurut dugaannya melakukan modus serupa.
Terbongkarnya modus investasi Jiwasraya menambah jelas, bolongnya pengawasan industri keuangan. Ada dua kasus lain di industri keuangan, yakni AJB Bumiputera dan Bank Muamalat. Belum lagi kasus kredit bermasalah Duniatex.
Sudah saatnya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan pemerintah memulihkan kepercayaan masyarakat atas berbagai kejadian di industri keuangan. Caranya, segera mencari jalan keluar, sambil mengusut para pelaku yang sudah merugikan masyarakat. Segera bereskan, jangan menunda lagi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
