Close | x
kontan.co.id
| : WIB | INDIKATOR |

Purifikasi industri teknologi finansial

Selasa, 29 Januari 2019 / 16:11 WIB

Purifikasi industri teknologi finansial

Perkembangan layanan pinjam meminjam berbasis teknologi atau peer to peer (P2P) lending di Indonesia mengalami kemajuan yang pesat. Berdasar data yang dilansir Otoritas Jasa Keuangan (OJK), transaksi teknologi finansial (tekfin) saat ini telah menembus 9 juta transaksi dan menyalurkan kredit sebesar Rp 25 triliun. Transaksi yang besar dan menunjukkan kemajuan yang signifikan.

Adapun platform tekfin saat ini terdapat tiga skema, yakni kredit berbasis dalam jaringan (daring) atau online untuk kalangan terbatas, kredit terbuka namun untuk kalangan terbatas dengan agunan, dan kredit cepat tanpa jaminan. Khusus skema ketiga, yaitu kredit cepat tanpa agunan, belakangan banyak mendapatkan sorotan dari publik.

Ada sejumlah persoalan dalam skema ketiga ini. Diantaranya, perusahaan pemberi kredit adalah perusahaan ilegal alias belum mendapat izin dari OJK, bunga yang tinggi, penyedotan data pribadi debitur, serta teror oleh pihak perusahaan melalui debt collector terhadap peminjam yang telat membayar utang.

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta mencatat, hingga November tahun lalu mereka menerima 1.330 aduan dari warga terkait persoalan di pinjaman online. Sementara Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menerima 200 aduan serupa.

Ribuan aduan masyarakat itu menjadi sinyal seriusnya persoalan yang terjadi di sektor pinjam meminjam melalui jalur online tersebut.

OJK tentu tak tinggal diam. Melalui Satuan Tugas (Satgas) Waspada Investasi, OJK telah menindak 227 perusahaan pinjaman online dengan menutup situs perusahaan yang tak pernah mendaftar di OJK.

Namun, tindakan represif OJK terhadap perusahaan tekfin ini tak ubahnya seperti pemadam kebakaran. Setelah banyak korban berjatuhan, OJK baru bergerak.

OJK semestinya tak sekadar menunggu persoalan di industri tekfin ini di sisi hilir. Namun semestinya, OJK melakukan langkah konkret di sisi hulu. Pengawasan preventif merupakan jalan yang lebih tepat dilakukan OJK dengan memastikan seluruh perusahaan tekfin sesuai peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan OJK sebagai regulator.

Langkah OJK dalam merespons persoalan yang terjadi di perusahaan tekfin tersebut harus dikoreksi. Perlindungan terhadap warga negara yang merupakan amanat konstitusi harus diejawantahkan dalam bentuk konkret.

Caranya, dengan menyiapkan perangkat hukum yang kukuh, memastikan setiap warga negara terlindungi.


Video Pilihan

TERBARU
Rumah Pemilu
Hubungi Kami
Redaksi : Gedung KONTAN,
Jalan Kebayoran Lama No. 1119 Jakarta 12210.
021 5357636/5328134
moderator[at]kontan.co.id
Epaper[at]kontan.co.id
Iklan : Gedung KOMPAS GRAMEDIA Unit 2
Lt 2 Jl. Palmerah selatan 22-28
Jakarta Selatan 10740.
021 53679909/5483008 ext 7304,7306
2019 © Kontan.co.id All rights reserved
Sitemap | Profile | Term of Use | Pedoman Pemberitaan Media Siber | Privacy Policy

diagnostic_api_kiri = 0.0011 || diagnostic_api_kanan = 0.0653 || diagnostic_web = 0.4888

Close [X]
×