kontan.co.id
| : WIB | INDIKATOR |
  • USD/IDR13.935
  • EMAS714.000 1,28%
  • RD.SAHAM 0.53%
  • RD.CAMPURAN 0.27%
  • RD.PENDAPATAN TETAP 0.13%

Quo vadis kebijakan persaingan usaha


Senin, 15 Januari 2018 / 14:38 WIB

Quo vadis kebijakan persaingan usaha

Sepanjang tahun 2017, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mengeluarkan tiga putusan yang menjadi sorotan  dunia usaha. Pertama, pada 20 Februari 2017 KPPU memutus PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing dan PT Astra Honda Motor yang telah melakukan kartel harga motor skutik.

Kedua, pada 14 November 2017, KPPU memvonis bersalah PT Perusahaan Gas Negara Tbk karena terbukti memonopoli distribusi gas di Medan, Sumatra Utara. Ketiga, 19 Desember 2017 lalu KPPU menghukum produsen air minum Aqua, PT Tirta Investama beserta distributor PT Balina Agung Perkasa yang terbukti melakukan persaingan usaha tidak sehat dengan  membuat perjanjian yang merugikan pebisnis lain.

Putusan KPPU tersebut menegaskan, Indonesia yang menganut sistem ekonomi pasar, keberadaan hukum persaingan usaha adalah suatu keniscayaan. Karena sistem ekonomi pasar senantiasa mengalami distorsi, sehingga pasar tidak bekerja sebagaimana mestinya. Indonesia memiliki hukum persaingan usaha yakni Undang-undang (UU) Nomor 5/1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, atau UU Anti Monopoli.

Perlu ditegaskan, hukum persaingan usaha (competition law) merupakan bagian dari kebijakan persaingan usaha (competition policy). Jadi, definisi kebijakan persaingan usaha disamping melingkupi hukum persaingan usaha, juga menaungi kebijakan lain yang mendukung persaingan usaha, termasuk advokasi persaingan (competition advocacy).

Menurut Rosenthal dan Matsushita (1997) kebijakan persaingan usaha mempunyai multi sasaran. Pertama, efisiensi ekonomi di pasar. Kedua, kewajaran atau keadilan dalam praktik bisnis. Ketiga, menghilangkan regulasi pemerintah yang tidak efisien. Keempat, mengurangi konsentrasi kekuatan ekonomi pada sedikit pelaku pasar. Kelima, membatasi kolaborasi diantara pesaing yang memfasilitasi kolusi. Keenam, meningkatkan kedaulatan konsumen dengan mendorong perusahaan untuk memproduksi barang dan jasa yang sesuai dengan keinginan konsumen. Ketujuh, menekan biaya produksi dengan tujuan  meredistribusi surplus produsen kepada konsumen.

Meski memiliki multi sasaran, tapi pada dasarnya hukum persaingan usaha adalah instrumen kebijakan untuk mencari kombinasi antara efisiensi dan keadilan yang tepat untuk masing-masing negara. Namun demikian, masalah efisiensi dan keadilan, seringkali berada pada posisi saling berhadapan ketika dikaitkan dengan hukum persaingan usaha. Sebagian ekonom percaya hukum persaingan usaha seharusnya mempunyai tujuan sederhana, yaitu mempromosikan efisiensi. Karena itu, keberadaan UU Anti Monopoli atau UU Persaingan Usaha harus dapat mencegah perbuatan atau tindakan perusahaan yang dapat merugikan masyarakat dengan cara menggunakan market power yang dimiliki perusahaan itu.

Di sisi lain, ada pendapat yang mengatakan bahwa tujuan yang sebenarnya dari hukum persaingan usaha bukanlah efisiensi, melainkan keadilan atau keberpihakan. Karena itu, UU Persaingan Usaha yang diberlakukan seharusnya membantu kelompok tertentu yang lemah, misalnya pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM), sehingga mereka memperoleh keadilan dalam berusaha.

Bagi Indonesia, sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 UU No. 5/1999, tujuan keberadaan hukum persaingan usaha adalah untuk: a) menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat; b) mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat; c) mencegah praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat dan d) terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.



Editor: Tri Adi
Video Pilihan

TERBARU
Hubungi Kami
Redaksi : Gedung KONTAN,
Jalan Kebayoran Lama No. 1119 Jakarta 12210.
021 5357636/5328134
moderator[at]kontan.co.id
Epaper[at]kontan.co.id
Iklan : Gedung KOMPAS GRAMEDIA Unit 2
Lt 2 Jl. Palmerah selatan 22-28
Jakarta Selatan 10740.
021 53679909/5483008 ext 7304,7306
2019 © Kontan.co.id All rights reserved
Sitemap | Redaksi | Term of Use | Pedoman Pemberitaan Media Siber | Privacy Policy

diagnostic_api_kiri = 0.0004 || diagnostic_api_kanan = 0.0625 || diagnostic_web = 0.3273

Close [X]
×