kontan.co.id
| : WIB | INDIKATOR |

Refleksi mahalnya penerbangan domestik


Jumat, 31 Mei 2019 / 11:05 WIB

Refleksi mahalnya penerbangan domestik

 

Ramadan kali ini nampaknya akan berbeda. Masyarakat dihantui tingginya harga tiket pesawat rute domestik. Angan-angan bersilaturahmi di kampung halaman terancam sirna.

Hasil rapat koordinasi Kementerian Koordinator (Kemko) Bidang Perekonomian awal bulan ini memberikan secercah harapan. Kementerian Perhubungan (Kemhub) diberi tenggat waktu untuk menetapkan tarif batas atas dengan mempertimbangkan daya beli masyarakat.

Gayung bersambut dengan rilis Keputusan Menteri Perhubungan No. 106/2019 yang mewajibkan maskapai menurunkan tarif batas atas per 18 Mei 2019 lalu. Tarif diturunkan pada kisaran 12%–16% dan hanya berlaku rute yang dilayani pesawat jet. Lantas apakah kebijakan ini merupakan solusi terbaik?

Dewasa ini Grup Garuda Indonesia dan Grup Lion menguasai sekitar 96% pasar penerbangan domestik. Secara de facto, pasar duopoli tercipta. Kompetitor lain tidak memiliki cukup kekuatan untuk mempengaruhi harga tiket. Banyak pihak mengindikasikan tercipta kartel dalam industri penerbangan nasional.

Dua langkah lebih maju, Pemerintah Indonesia sebaiknya mempertimbangkan apakah jumlah maskapai nasional khusus rute domestik perlu diatur. Kompetisi sehat diperlukan dengan mengurangi dominasi (grup) maskapai.

Sebagai gambaran, Korea Selatan mengatur jumlah maskapai penerbangan nasional. Tujuannya tidak lain menjamin harga tiket domestik tetap kompetitif dan menghindari terbentuknya kartel. Kebijakan tersebut terbukti berdampak positif dalam menggiatkan pertumbuhan pariwisata lokal. Saat ini Pulau Jeju merupakan salah satu daya tarik utama pariwisata negeri ginseng. Mengandalkan kedatangan pelancong melalui penerbangan Seoul-Pulau Jeju, rute domestik ini menjelma menjadi yang tersibuk di dunia pada tahun 2018.

Masuk akal jika Pemerintah Korea Selatan berkepentingan menjaga harga tiket tetap terjangkau. Perlindungan konsumen terjamin, bisnis logistik turut diuntungkan. Pemerintah Indonesia dapat mencermati kebijakan mereka mengingat sekedar mengutak-atik tarif batas atas tidak akan menyelesaikan inti permasalahan.

Logika sederhananya selama maskapai bermain dalam koridor, maka tidak ada peraturan yang dilanggar ketika menetapkan tarif mendekati kisaran batas atas. Konsep tersebut ibarat senjata makan tuan dan rawan disalahgunakan dalam pasar duopoli.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) seharusnya mengevaluasi Kerja Sama Operasi (KSO) antara Grup Garuda dengan Grup Sriwijaya. Tidak dipungkiri KSO turut mempengaruhi terciptanya pasar duopoli sebagaimana diikuti kenaikan harga tiket berjamaah dalam beberapa bulan terakhir. Sebagai langkah alternatif, KPPU dapat mempertimbangkan untuk mengutak-atik slot maskapai di bandara demi membuka ruang bagi kompetitor.

Terkait pasar penerbangan pesawat baling-baling (propeller), momentum tercipta untuk menghidupkan kembali Merpati Nusantara. Kehadirannya dapat menjadi solusi dengan meramaikan kompetisi. Tentunya dengan catatan kembali ke fitrah, tidak tergoda akan ekspansi armada jet.


Reporter: Harian Kontan
Editor: Tri Adi

Video Pilihan


Close [X]
×