kontan.co.id
| : WIB | INDIKATOR |

Reposisi bank perkreditan rakyat


Senin, 27 Mei 2019 / 15:00 WIB

Reposisi bank perkreditan rakyat

Responsif dan dinamis. Barangkali dua kata itu cocok untuk menggambarkan kinerja Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tiga bulan terakhir. Setelah Maret lalu merancang ketentuan wajib lapor bagi perusahaan yang menerbitkan surat utang jangka menengah (MTN), OJK per April kembali membuat gebrakan dengan mengeluarkan panduan bagi pelaku usaha jasa keuangan dalam membuat dan memasarkan produknya.

Tidak berhenti sampai di situ, bulan berikutnya OJK menyiapkan rancangan beleid baru perihal konsolidasi bank perkreditan rakyat (BPR). OJK mewajibkan BPR memenuhi modal inti minimum sebesar Rp 6 miliar sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 5/POJK.03/2015.

Dalam tahapannya, BPR mesti memiliki modal inti paling sedikit Rp 3 miliar pada akhir 2019, dan harus ditingkatkan hingga Rp 6 miliar pada 2024. Sanksi berat pun siap mengadang. Mulai pembatasan ruang usaha dan perluasan jaringan kantor, merger dengan BPR lain, sampai penutupan usaha.

Peringatan ini tidak mengada-ada. Per Januari 2019, terdapat 1.593 BPR yang tersebar di seluruh Indonesia. Dari jumlah itu, hanya 56 BPR yang memenuhi ketentuan modal minimum. Sebagian besar (48%) memiliki modal inti kurang dari Rp 6 miliar. Bahkan, lebih miris lagi, masih ada 374 BPR yang memiliki modal inti di bawah Rp 3 miliar.

Banyaknya BPR dengan modal kecil di tanah air dewasa ini, bahkan lebih banyak dari jumlah provinsi ditambah kota/kabupaten di Indonesia, tak terlepas dari Paket Kebijakan Deregulasi Oktober 1988 (Pakto 88). Dengan modal awal saat itu "hanya" Rp 50 juta, orang dengan mudah bisa mendirikan BPR.

Misi utamanya ialah mobilisasi dana masyarakat. Dari sisi mikro, kemudahan mendirikan BPR ditujukan untuk memberantas praktik bank plecit atau rentenir yang saat itu masih marak. Untuk itu, tidak mengherankan bila relasi bisnis utama BPR adalah usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Dari sisi makro, eksistensi BPR seakan semakin moncer ketika krisis ekonomi menerpa ekonomi Indonesia pada 1997/1998. Di saat 16 bank dilikuidasi dan banyak bank besar menjadi pasien Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), BPR tetap setia menjalankan core business-nya hingga kini.

Sekitar 20 tahun berselang, tantangan BPR sudah berubah drastis. Tantangan BPR saat ini lebih beragam, seperti perkembangan teknologi informasi, persaingan dengan lembaga keuangan lain, dan lagi-lagi regulasi.

Menjamurnya financial technology atau teknologi finansial (tekfin) membuat masyarakat bisa mengakses kredit lewat aplikasi. Demikian pula, koperasi simpan pinjam, lembaga keuangan mikro, agen laku pandai yang bisa mengakses masyarakat di pelosok daerah, serta program sosial BUMN yang mengucurkan kredit ke pelaku UMKM.

Sadar atau tidak, banyak regulasi atau kebijakan yang kurang menguntungkan BPR. Ketentuan bank umum menyalurkan 20% kredit ke UMKM dan kebijakan Kredit Usaha Rakyat (KUR) bersubsidi bunga ke pelaku UMKM membuat irisan dengan pasar BPR. Dengan harga dana mahal, BPR seakan berada di pinggiran peta perbankan nasional.


Reporter: Harian Kontan
Editor: Tri Adi

Video Pilihan


Close [X]
×