Sumber: Harian KONTAN | Editor: Ignatia Maria Sri Sayekti
KONTAN.CO.ID - Pemerintah melaporkan kondisi perekonomian Indonesia masih lebih baik jika dibandingkan dengan negara tetangga dan negara maju lain. Tetapi, bukan berarti tidak ada tanda-tanda bahwa Indonesia akan mengalami persoalan yang sama, yaitu mengalami resesi yang merupakan imbas dari efek domino penyebarluasan Covid-19 yang tak kunjung tertangani.
Dana Moneter Internasional (IMF), misalnya pada awalnya sebetulnya memperkirakan ekonomi Indonesia masih bisa tumbuh 0,5% pada tahun 2020. Namun demikian, ketika pandemi Covid-19 terus naik dan korban-korban terus berjatuhan, maka diperkirakan kondisi perekonomian nasional akan mengalami kontraksi -0,3%. Bahkan, di kuartal III-2020 jika tidak ada kemajuan dalam upaya penanganan Covid-19, bukan tidak mungkin kontraksi ekonomi yang terjadi akan lebih parah.
Badan Pusat Statistik (BPS) juga mencatat perlambatan ekonomi Indonesia sebetulnya sudah terjadi sejak kuartal I-2019. Perinciannya, pertumbuhan kuartal I-2019 tercatat sebesar 5,07%, kuartal II-2019 sebesar 5,05%, kuartal III-2019 sebesar 5,02%, dan kuartal IV-2019 hanya 4,97%. Memasuki 2020, pertumbuhan ekonomi terus melorot, dan bahkan minus.
Meski pun angka kontraksi minus 0,3% itu relatif sangat kecil dibandingkan dengan Singapura yang minus 41,2% dan Amerika Serikat yang minus 37%. Tetapi, ketika daya beli masyarakat tak kunjung pulih dan permintaan berbagai komoditas nasional turun, maka bukan tidak mungkin kondisi perekonomian Indonesia akan makin terpuruk. Optimisme sebagian pihak yang memprediksi angka pertumbuhan ekonomi bakal segera pulih dan tahun depan bisa kembali ke angka sekitar 5%, tentu membutuhkan berbagai stimulus dan program intervensi yang tepat.
Alarm bahwa Indonesia sudah berada di ujung resesi harus diakui makin hari makin kuat. Berbeda dengan krisis ekonomi global di tahun 2009 yang hanya menyerang sektor keuangan, krisis ekonomi yang terjadi akibat imbas pandemi Covid-19 menyerang hampir semua sendi kehidupan dan dunia usaha dari berbagai level.
Dampak wabah Covid-19 tidak hanya menyebabkan kegiatan ekonomi di sektor kelas menengah bawah yang kolaps, tetapi juga industri berskala besar seperti industri manufaktur. Di berbagai daerah, sudah bukan rahasia kalau banyak perusahaan mulai mengurangi dan bahkan menghentikan aktivitas operasional perusahaan karena omzet yang turun bahkan minus.
Di Indonesia, diperkirakan akibat wabah Covid-19 jumlah penduduk miskin kembali naik dan bertambah hingga 8 juta jiwa lebih. Demikian pula angka pengangguran juga dilaporkan naik drastis karena banyak bermunculan pengangguran baru akibat mereka menjadi korban PHK atau usahanya kolaps. Kalau pun mereka masih bekerja, biasanya bukan lagi pekerja penuh waktu. Mereka bekerja secara bergiliran, dengan konsekuensi gajinya susut hanya tinggal separuh bahkan lebih kecil lagi.
Sejumlah mahasiswa S2 Program Akuntansi yang penulis ajar, misalnya mereka termasuk kelompok penduduk yang kini mengeluh karena kehilangan sumber penghasilan akibat hanya masuk kantor seminggu 2 kali atau bahkan seminggu sekali. Tidak ada klien yang masuk, dan sepinya transaksi ekonomi menyebabkan para akuntan yang termasuk pekerja kelas menengah pun terpaksa hidup pas-pasan. Tabungan mereka pelan-pelan juga mulai terkuras habis, sehingga jumlah penduduk miskin baru pun terus bertambah.
Bisa dibayangkan kalau penduduk yang sebelumnya termasuk kelompok mapan tiba-tiba anjlok status ekonominya menjadi orang miskin baru, lantas bagaimana nasib penduduk miskin yang sehari-hari hidup pas-pasan? Bisa dipastikan penduduk miskin di era pandemi Covid-19 akan makin terperangkap dalam jebakan kemiskinan yang lebih parah. Jangankan memikirkan untuk mengembangkan usahanya, bahkan untuk bertahan hidup secara subsistence (pemenuhan kebutuhan di level minimum) pun mereka tampaknya tidak lagi mampu memenuhinya.
Resesi ekonomi yang mengancam Indonesia, niscaya akan berdampak menyebabkan daftar pencari kerja dan pengangguran bertambah panjang, jumlah penduduk miskin baru dan penduduk miskin yang mengalami pendalaman kemiskinan akan terus bertambah, sehingga ujung-ujungnya daya beli masyarakat akan turun drastis. Pada titik ini, lantas apa yang harus dilakukan untuk mengeliminasi agar dampak resesi ekonomi tidak membuat Indonesia kehilangan momentum untuk melakukan recovery economy?
Untuk menyiasati agar Indonesia tidak terpuruk dalam jurang resesi yang merugikan, kuncinya adalah bagaimana mendorong dan menumbuhkan kembali daya beli masyarakat. Secara teoritis, penurunan daya beli masyarakat akan membuat tingkat konsumsi rumah tangga melorot. Padahal, konsumsi rumah tangga selama ini menjadi komponen pembentuk produk domestik bruto (PDB) terbesar.
Bukan rahasia lagi bahwa ekonomi Indonesia amat bergantung dengan konsumsi masyarakat. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat konsumsi rumah tangga menyumbang hingga 56,62% terhadap ekonomi Indonesia sepanjang tahun 2019 –diikuti oleh komponen investasi serta ekspor dan impor.
Pada kondisi saat ini, ketika investasi dan ekspor tidak lagi bisa terlalu diharapkan, maka sembari menunggu vaksin anti-Covid-19 diproduksi, jalan keluarnya adalah bertumpu pada pengucuran belanja pemerintah di berbagai daerah. Termasuk mempercepat turunnya gaji ke-13 bagi PNS, TNI Polri dan pensiunan.
Banyak pihak optimis bahwa, ancaman resesi yang bakal melanda Indonesia tidaklah separah Singapura dan beberapa negara tetangga. Salah satu fondasi yang bakal fungsional menopang agar resesi di Indonesia tidak makin mendalam adalah dengan mempercepat penyaluran berbagai macam bantuan sosial kepada masyarakat yang rentan dari dampak Covid-19. Bantuan langsung tunai, Program Keluarga Harapan (PKH) serta paket bantuan lainnya, perlu segera diperluas cakupan dan penyalurannya agar membantu menopang pemulihan daya beli masyarakat.
Di tengah keterbatasan dana pembangunan yang ada, memang tidak banyak pilihan yang bisa diambil. Meningkatkan kembali daya beli masyarakat sembari tetap fokus mencegah penyebaran wabah Covid-19 adalah kombinasi program yang harus dikembangkan pemerintah secara dinamis. Jangka pendek mungkin tidak perlu terlalu fokus ke upaya memberdayakan aktivitas usaha masyarakat, karena yang terpenting adalah bagaimana meningkatkan kembali daya beli masyarakat agar bisa menghindari ancaman resesi.
Penulis : Bagong Suyanto
Guru Besar Sosiologi Ekonomi FISIP Universitas Airlangga
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
