kontan.co.id
| : WIB | INDIKATOR |
  • USD/IDR14.595
  • SUN93,03 -0,06%
  • EMAS610.041 0,33%

Satu data beras yang akurat dan terkini

Senin, 29 Oktober 2018 / 13:37 WIB

Satu data beras yang akurat dan terkini



Setelah mendapat banyak sorotan dari berbagai kalangan, akhirnya pemerintah melakukan koreksi data terkait beras. Data hasil koreksi tersebut disampaikan seusai rapat terbatas yang dipimpin oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla di Jakarta, Senin (22/10). Data yang dikoreksi antara lain adalah luas baku sawah berkurang dari 7,75 juta hektaree (ha) pada tahun 2013 menjadi 7,1 juta hektare e pada tahun 2018.

Selain itu koreksi data juga dilakukan pada potensi panen padi tahun 2018 yang luasnya mencapai 10,9 juta hektare. Angka itu jauh lebih rendah dibandingkan angka prediksi Kementerian Pertanian yang mencapai 15,99 juta hektare. Sedangkan angka potensi produksi padi di tahun 2018 ini mencapai 56,54 juta ton gabah kering giling (GKG). Koreksi tersebut jelas jauh lebih rendah dibanding angka Kementerian Pertanian yang sebanyak 83,03 juta ton GKG.

Sebagai dasar dalam perencanaan dan pengambilan keputusan strategis di bidang pangan, utamanya beras, maka validitas input data yang digunakan harus benar-benar terjamin. Menurut Wirosardjono (1984), validitas data merupakan kedekatan antara nilai yang diperoleh dari hasil pengukuran contoh dengan angka yang sebenarnya (true value). Pengukuran yang dilakukan haruslah merupakan tindakan yang jelas tata caranya. Sudah terinci pula urutan tindakannya. Serta secara operasional langkah-langkah pengukuran itu dapat didefinisikan dengan tiada kekaburan.

Persoalannya, penggunaan basis data yang validitasnya diragukan dituding menjadi biang dari sengkarutnya kebijakan pemerintah di bidang pangan selama ini. Pada tahun 2015 lalu, misalnya, orkestrasi penyelenggaraan pemerintahan sempat mengalami disharmoni karena dipicu polemik terbuka antara Presiden dan Wakil Presiden menyangkut kebijakan importasi beras.

Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan bahwa pemerintah memutuskan untuk kembali mengimpor beras sebanyak 1,5 juta ton dari Thailand. Namun pernyataan tersebut dibantah Presiden Joko Widodo yang menyatakan bahwa cadangan beras nasional pada saat itu mencukupi sehingga pemerintah belum berencana impor beras.

Belum lama ini disharmoni dan kegaduhan itu kembali terjadi. Kegaduhan itu melibatkan Direktur Utama Bulog, Menteri Perdagangan, Menteri Pertanian, serta Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution. Pemicunya ternyata masih sama: soal kebijakan impor beras. Kegaduhan yang menjurus emosional tersebut bahkan sempat viral di media sosial selama beberapa hari lamanya.


Video Pilihan

TERBARU
Seleksi CPNS 2018
KONTAN TV
Hubungi Kami
Redaksi : Gedung KONTAN,
Jalan Kebayoran Lama No. 1119 Jakarta 12210.
021 5357636/5328134
moderator[at]kontan.co.id
Epaper[at]kontan.co.id
Iklan : Gedung KOMPAS GRAMEDIA Unit 2
Lt 2 Jl. Palmerah selatan 22-28
Jakarta Selatan 10740.
021 53679909/5483008 ext 7304,7306
2018 © Kontan.co.id All rights reserved
Sitemap | Profile | Term of Use | Pedoman Pemberitaan Media Siber | Privacy Policy

diagnostic_api_kiri = 0.0007 || diagnostic_api_kanan = 0.0492 || diagnostic_web = 0.3725

Close [X]
×