Sumber: Harian KONTAN | Editor: Ignatia Maria Sri Sayekti
KONTAN.CO.ID - Bila belanja ke minimarket, tukang parkir bisa ada atau tiada lumrah-lumrah saja. Di minimarket pinggir jalan raya, lazimnya ada tukang parkir; entah itu pemuda warga setempat atau mewakili ormas yang berkuasa di wilayah itu.
Indomaret dan Alfamart di permukiman atau perkampungan biasanya tanpa juru parkir. Bahkan banyak yang menyatakan: parkir gratis. Maklum, persaingan kian ketat dengan margin usaha tipis, sehingga bebas parkir pun jadi salah satu daya tarik menjaring konsumen.
Tapi beda halnya dengan Bekasi. Belum lama ini sang walikota menginstruksikan pemungutan retribusi parkir di minimarket oleh juru parkir resmi yang bersurat tugas dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda). Minimarket di area perumahan, perkampungan, sampai jalan protokol diberi NPWP daerah (NPWPD). Sehingga, uang parkir Rp 2.000 per kendaraan akan masuk kas daerah.
Hanya, beleid walikota itu seperti membangkitkan macan tidur. Ormas-ormas kedaerahan dan primordial berunjuk rasa, menuntut kesediaan seluruh pengelola minimarket, ruko, hingga SPBU untuk bekerjasama dengan mereka. Bahkan di beberapa lokasi demo sempat ricuh.
Dan rupanya walikota dan jajarannya mengakomodasi tuntutan mereka. Dalihnya: pemberdayaan anggota ormas untuk dapat kesempatan dari proses pembangunan.
Jelas kondisi ini tidak mengenakkan pengusaha. Selain menambah beban, mereka seperti dihadapkan langsung dengan ormas. Sementara walikota yang kurang memikirkan risiko dan dampak implementasi instruksinya itu bak cuci tangan.
Para investor jelas menaruh perhatian. Kejadian Bekasi bisa menjadi preseden yang meluas ke daerah-daerah lain: Bogor, Depok, Tangerang, hingga Jakarta dan seterusnya. Mereka pun mempertanyakan kehadiran negara yang sepertinya membiarkan bangkitnya premanisme.
Tragedi Bekasi ini juga menguak persoalan lebih mendasar: lapangan kerja. Tapi kalaupun anggota ormas jadi jukir minimarket, mereka juga harus terampil, tahu tugas pokok, fungsi, dan standar pelayanan. Jangan cuma mau duitnya doang.
Lebih dari itu, siapa yang sebenarnya kena palak? Pengusaha memang bagi-bagi duit buat preman, ormas, ataupun aparat; karena mereka warga setempat atau penguasa wilayah itu. Tapi si agan pun menimpakan ongkos keamanan ke dalam komponen harga jual barang.
Dus, konsumenlah yang kebebanan. Sudah belanjaan tambah mahal, ketika keluar minimarket konsumen harus bayar parkir pula.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
