kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |

Stimulus Moneter di Tengah Badai Korona

oleh Haryo Kuncoro - Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta


Senin, 23 Maret 2020 / 12:06 WIB
Stimulus Moneter di Tengah Badai Korona
ILUSTRASI.

Sumber: Harian KONTAN | Editor: Maria Ignatia Sri Sayekti

KONTAN.CO.ID - Hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia (BI) periode Maret 2020 sudah dirilis pada Kamis (19/3) sore. Suku bunga acuan, BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI-7DRRR), dipangkas 25 basis poin (bps) hingga berada pada level 4,50% dengan lending facility dan deposit facility masing-masing berjarak plus/minus 75 basis poin.

Keputusan BI ini hampir sama dengan hasil RDG BI periode Februari. Kebijakan BI dalam memotong bunga acuan atau BI-7DRRR ketika itu lebih bernuansa sebagai antisipasi (pre-emptive) terhadap potensi dampak ekonomi virus korona (Covid-19).

Perekonomian China selaku negara tempat asal korona berjangkit dan diramalkan sejumlah lembaga akan turun 1% pada kuartal I-2020. Bahkan, International Monetary Fund (IMF) memproyeksikan level ekonomi China bisa anjlok lebih dalam lagi. Efek koreksi ekonomi China bisa memantul balik ke semua negara mitranya.

Konkretnya, kegiatan ekspor-impor dari dan ke China jadi tersendat. Padahal, China ialah pasar terbesar produk non-migas, pariwisata, dan investasi Indonesia dengan segala mata rantai aktivitas ekonomi turunannya. Dampak korona dikalkulasi bisa menekan pertumbuhan ekonomi nasional sampai 25 basis poin.

Untuk itu, kebijakan BI kali ini condong pada upaya penanggulangan. Saat perekonomian mengalami perlambatan, pemangkasan BI-7DRRR menjadi opsi logis agar kepercayaan pelaku ekonomi domestik tetap terjaga. 'Responsif' alih-alih 'reaktif' BI dalam menyikapi keadaan diharapkan menjalar ke semua pemangku kepentingan.

Afirmasi status layak investasi (investment grade) dari lembaga pemeringkat utang global Rating and Investment Information (R&I) menjadi penyokong kepercayaan pelaku ekonomi luar negeri. Peningkatan rating tersebut diproyeksikan mampu memelihara keyakinan internasional terhadap kinerja perekonomian Indonesia.

Selain itu, langkah pemangkasan suku bunga acuan juga sudah diambil oleh China, Korea, dan Thailand. Bank sentral Amerika Serikat (AS), The Fed, misalnya, menurunkan Fed Funds Rate ke level 0,00%-0,25%. Sedangkan, bank sentral Inggris menurunkan suku bunga acuan sebesar 50 basis poin menjadi 0,25%.

Di satu sisi, opsi status quo BI-7DRRR pun terbuka bagi BI. "Ketenangan" BI untuk tidak mengubah suku bunga acuan misalnya, memberi kesan sikap hati-hati, daripada memotong suku bunga dua kali berturut-turut yang berpotensi menimbulkan impresi kepanikan BI dalam menyiasati perkembangan terkini.

Tekanan untuk menahan BI-7DRRR tidak terlalu kuat. Selama tahun 2018, BI sudah menaikkan BI 7-DRRR sebesar 175 basis poin, sementara sepanjang tahun 2019 BI telah memangkasnya dengan akumulasi 100 basis poin. Dengan pemotongan BI 7-DRRR sekali pada Februari 2020, 'utang' BI tinggal 50 basis poin untuk kembali ke posisi semula.

Melawan arus

Di sisi lain, ruang untuk menaikkan BI-7DRRR pun sejatinya juga masuk akal. Kondisi sekarang ini mirip-mirip dengan yang terjadi pada kuartal II-2018. Ketika itu, BI menaikkan BI-7DRRR dua kali dalam satu bulan (Mei 2018) guna meredam gejolak dollar yang liar dan ekspektasi inflasi yang tajam.

Faktanya, dollar AS saat ini sangat berfluktuasi. Nilai tukar rupiah terhadap dollar AS terdepresiasi 11,3% hanya dalam tempo satu bulan. Dari aspek internal, harga bahan pangan yang volatil sudah menunjukkan tren peningkatan. Secara teoretis, kedua faktor tersebut sudah cukup memenuhi syarat untuk mengerek suku bunga acuan.

Meskipun demikian, beberapa argumen di atas tampaknya tidak berlaku. BI yakin benar proposisi teori yang melatarbelakangi penentuan suku bunga acuan dibangun atas dasar rasionalitas pelaku ekonomi. Saat asumsi rasionalitas tidak terpenuhi, formula dasar penentuan suku bunga acuan bisa salah arah.

Tesis di atas sepertinya mendekati kenyataan. Konsumen mengalami panic buying dengan memborong berbagai macam bahan kebutuhan pokok. Produsen pun mengalami kecemasan dengan menunda ekspansi bisnisnya. Di pasar keuangan, pemodal berskala besar beramai-ramai menjual surat berharga (sell off bonds) yang dipegangnya.

Alhasil, BI tidak bisa berlama-lama menunggu semua pelaku ekonomi untuk segera kembali pada rasionalitasnya. Dalam skenario BI, kepanikan yang melanda pelaku ekonomi harus dilawan (ahead the curve) dengan memotong suku bunga acuan. Kredit poin patut diberikan khusus kepada BI atas keberaniannya dalam 'melawan arus'.

Strategi semacam ini efektif dalam mengurangi perilaku spekulatif. Perubahan BI 7-DRRR yang selalu mengikuti buku teks akan mudah terbaca sehingga membuat ekspektasi dollar AS meroket, yang mendorong para spekulan masif membeli dollar AS untuk dijual kembali di masa depan. Jika ini terjadi, upaya BI tidak akan berjalan efektif.

Dengan alasan itu pula, BI 'bermain cantik' dengan mengoptimalkan kebijakan makroprudensial. Stimulus moneter lewat relaksasi giro wajib minimum (GWM) bagi perbankan dan intervensi di pasar valuta asing menjadi ikhtiar BI dalam menjalankan fungsi stabilisasi sekaligus menciptakan prakondisi bagi pertumbuhan ekonomi.

Stabilisasi dan akselerasi ekonomi sejatinya juga dihadapi oleh otoritas lain. Oleh karenanya, BI, pemerintah pusat, dan pemerintah daerah perlu memastikan agar pesan stabilisasi sampai pada target guna menurunkan tensi kepanikan tadi. Intinya, semua kebijakan perlu disinkronkan satu sama lain demi memperkuat kepercayaan terhadap Indonesia.

Program stimulus fiskal menjadi langkah awal yang sangat krusial lantaran bersentuhan langsung dengan sektor ekonomi produktif. Pendistribusian bantuan tunai Program Keluarga Harapan (PKH) niscaya menjadi jaring pengaman (safety net) yang kokoh bagi tenaga beli kelompok masyarakat lapis bawah yang secara kuantitatif sangat tinggi.

Harus diakui, kelompok rumah tangga tersebut ialah segmen masyarakat yang tipikal paling rentan diterjang badai korona. Dengan demikian, BI dan pemerintah perlu mengisolasi agar kelompok menengah-atas tidak terpapar efek 'ikut arus' yang dipicu dari irasionalitas kelompok masyarakat lapis bawah.

Penutupan (lockdown) dan jaga jarak (social distancing) perilaku antar-pelaku ekonomi semacam inilah yang jauh lebih mendesak dilakukan. Penutupan satu wilayah tanpa diikuti dengan jaga sikap dalam berperilaku ekonomi secara logis niscaya menimbulkan dampak sosial ekonomi yang jauh lebih dahsyat.

Pada akhirnya, Kementerian Kesehatan (Kemkes) harus mampu meyakinkan masyarakat atas ketuntasan penanganan korona ini. Hal tersebut sangat vital karena ketakutan yang berlebihan dari semua tingkatan masyarakat justru merupakan kendala terbesar bagi semua stimulus yang sudah ditebar dalam upaya stabilisasi ekonomi di tengah badai wabah korona seperti saat ini dan semoga bisa segera berakhir.

Penulis : Haryo Kuncoro

Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta





Close [X]
×