kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • LQ45907,67   -0,77   -0.08%
  • EMAS937.000 0,21%
  • RD.SAHAM 0.83%
  • RD.CAMPURAN 0.50%
  • RD.PENDAPATAN TETAP -0.03%

Strategi Anggaran Negara Hadapi Pandemi

oleh Arief Masdi - Analis Ahli Madya di Direktorat Jenderal Anggaran


Rabu, 07 April 2021 / 10:52 WIB
Strategi Anggaran Negara Hadapi Pandemi
ILUSTRASI.

Sumber: Harian KONTAN | Editor: Ignatia Maria Sri Sayekti

KONTAN.CO.ID - APBN masih menjadi penggerak utama perekonomian nasional. Realisasi APBN per Februari 2021 tetap terjaga, akselerasi mendukung kelanjutan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan perluasan vaksinasiItulah pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada 23 Maret 2021.

Pandemi Covid-19 belum menunjukkan tanda akan segera berakhir, peran pemerintah melalui anggaran negara diharapkan menjadi game changer melawan pandemi Covid-19 dan memulihkan perekonomian dari jurang resesi ekonomi. Kita perlu mencermati lagi strategi anggaran negara di tengah pandemi Covid-19 dan apa dampak yang telah dihasilkan.

Sejak Indonesia mengumumkan wabah virus korona sebagai bencana nasional 14 Maret 2020, Indonesia mengalami dua tekanan, yaitu krisis sistem pelayanan kesehatan dan resesi ekonomi. Sampai akhir 2020, penyebaran Covid-19 di Indonesia masih tinggi. Total kasus positif 743.198 orang, sembuh 611.097 orang dan meninggal 22.138 orang, serta penambahan kasus harian 8.074 orang. Kondisi ini, menunjukkan Pemerintah belum berhasil mengendalikan penyebaran Covid-19.

Di sisi lain, resesi ekonomi mengakibatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia terpuruk sejak 20 tahun terakhir. Pada kuartal I-2020, Indonesia mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi menjadi hanya 2,97%, bahkan kuartal II-2020 terkontraksi minus 5,32%. Pada kuartal III masih terkontraksi minus 3,49% dan berlanjut minus 2,19% kuartal IV-2020.

Sementara itu, data BPS sampai September 2020 menunjukkan jumlah penduduk miskin di perkotaan dan perdesaan 27,5 juta atau meningkat 2,7 juta orang. Sedangkan sampai Agustus 2020, tingkat pengangguran terbuka menjadi 9,8 juta orang atau naik 2,7 juta orang dibandingkan periode yang sama tahun 2019.

Sebagai lokomotif ekonomi, kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kondisinya cukup berat. Berdasarkan data Kementerian Keuangan, realisasi pendapatan negara hingga 31 Desember 2020 sekitar Rp 1.633,6 triliun atau 96,1% dari target dalam Peraturan Presiden (Perpres) No 72/2020. Pencapaian tersebut lebih rendah Rp 327,1 triliun atau minus 16,7% dari periode sebelumnya.

Penerimaan pajak sebagai kontributor terbesar mengalami tekanan akibat perlambatan ekonomi 2020. Realisasi penerimaan pajak mencapai 89,3% dari target dalam Perpres 72/2020 atau turun 19,7%. Kontraksi ini berasal dari PPh Nonmigas (PPh 25/29 Badan, PPh 21 dan PPh Final) tumbuh minus 21,4% dan PPN/PPnBM terkontraksi minus 15,6% dibandingkan dengan realisasi periode yang sama tahun 2019.

Di sisi realisasi belanja negara, sampai akhir Desember 2020, mencapai Rp 2.589,9 triliun atau 94,5% dari pagu di Perpres 72/2020, atau naik 12,2% dibandingkan dengan realisasi 2019. Belanja Pemerintah Pusat Rp 1.827,3 triliun dan Belanja Transfer ke Daerah dan Dana Desa Rp 762,5 triliun. Belanja Pemerintah Pusat tumbuh 22,1% dari tahun 2019, dipengaruhi tingginya realisasi bantuan sosial yang mencapai Rp 205,2 triliun atau tumbuh 82,3% ketimbang 2019.

Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) telah merealisasikan belanja Rp 579,8 triliun atau 22,4% dari total realisasi belanja 2020. Belanja perlindungan sosial untuk mendukung daya beli dan menekan laju peningkatan kemiskinan dan kesenjangan terealisasi Rp 220,4 triliun. Belanja dukungan UMKM dan pembiayaan koperasi untuk menopang permodalan dan cashflow UMKM agar tetap survive terealisasi Rp 173,2 triliun.

Sementara belanja kesehatan terutama untuk insentif tenaga kesehatan dan belanja intervensi penanganan Covid-19 terealisasi Rp 63,5 triliun. Belanja insentif usaha dan pajak untuk menjaga keberlangsungan dunia usaha dan daya beli masyarakat Rp 56,1 triliun, serta belanja program prioritas untuk dukungan kepada Pemda serta Kementerian/Lembaga termasuk pariwisata dan padat karya terealisasi Rp 66,6 triliun. Penerapan kebijakan ekonomi countercyclical membawa konsekuensi defisit anggaran 2020 sebesar 6,09% dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Tren positif pemulihan

Memasuki kuartal I-2021, ada indikasi awal perekonomian Indonesia menunjukkan tren positif. Ada lima indikator menunjukkan hal tersebut. Pertama, penambahan kasus Covid-19 relatif menurun walaupun angkanya masih tinggi. Percepatan vaksinasi akan menambah pertahanan masyarakat dalam menghadapi Covid-19.

Kedua, berdasarkan survei Purchasing Managers Index (PMI), kinerja manufaktur Indonesia berada pada tren ekspansi empat bulan terakhir. Di sisi lain ada peningkatan pertumbuhan permintaan baru dan produksi di Amerika Serikat dan Eropa.

Indikator ketiga, membaiknya tren harga komoditas utama dunia seperti minyak bumi, batubara, minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) dan kedelai sebagai indikasi perbaikan demand global dan pemulihan aktivitas perekonomian global.

Keempat, tren surplus neraca perdagangan Januari dan Februari 2021 lebih tinggi dari tahun 2019. Ekspor barang menunjukkan perbaikan karena ada peningkatan permintaan mitra dagang dan manufaktur manca negara.

Kelima, indikator pembentukan modal tetap bruto (PMTB) bangunan, kendaraan dan mesin menunjukkan perbaikan dan memberikan harapan dalam mendukung pemulihan ekonomi.

Sinyal positif ini sejalan dengan realisasi APBN 2021 per Februari 2021 yang menunjukkan pendapatan negara sebesar Rp 219,2 triliun atau naik 0,7% ketimbang 2020. Realisasi belanja negara Rp 282,7 triliun naik 1,2% terutama dari belanja barang dan modal yang memiliki efek pengganda bagi pemulihan ekonomi.

Sementara realisasi defisit APBN Rp 63,6 triliun atau 0,36% dari PDB, dengan pembiayaan anggaran sebesar Rp 273,1 triliun yang menunjukkan kecukupan buffer likuiditas Pemerintah.

Sebagai amunisi utama pemulihan ekonomi, alokasi belanja negara di APBN 2021 ditargetkan Rp 2.750 triliun atau naik 6,2% dengan alokasi program PEN Rp 699,4 triliun. Artinya anggaran program PEN naik 20,6% dari 2020.

Belanja dukungan UMKM dan pembiayaan koperasi Rp 186,8 triliun. Belanja Kesehatan untuk insentif tenaga kesehatan dan belanja intervensi penanganan Covid-19, termasuk vaksinasi nasional Rp 176,3 triliun. Belanja perlindungan sosial Rp 157,4 triliun atau turun 28,6% . Alokasi belanja program prioritas Rp 125,1 triliun naik 87,8%, serta alokasi insentif usaha dan pajak Rp 53,9 triliun untuk menjaga kelangsungan dunia usaha dan daya beli masyarakat.

Strategi pemerintah pada 2021 tidak berbeda dengan 2020 dengan kebijakan ekonomi countercyclical. Strategi ini akan mendapatkan hasil optimal jika didukung pelaksanaan protokol kesehatan yang disiplin dan pelaksanaan anggaran negara yang efisien, tepat sasaran di Kementerian dan Lembaga maupun Pemerintah Daerah.

Pemerintah harus memanfaatkan sebaik-baiknya momentum pemulihan ekonomi tahun 2021. Kegagalan memanfaatkan momentum ini akan membuat kita kehilangan lebih banyak waktu dan sumber daya.

Penulis : Arief Masdi

Analis Ahli Madya di Direktorat Jenderal Anggaran




TERBARU

[X]
×