Sumber: Harian KONTAN | Editor: Ignatia Maria Sri Sayekti
KONTAN.CO.ID - Presiden Jokowi suka mengandalkan kecekatan eksekusi dan implementasi keputusan. Sehingga banyak proyek atau program bisa segera terlaksana kendati banyak orang meragukan hasilnya atau mengundang prokontra ramai.
Maka, jalan tol TransJawa, TransSumatra, kereta cepat Jakarta-Bandung, hingga LRT Cibubur-Jakarta dan LRT Bekasi Timur terus berjalan kendati banyak onak menghadang. Begitu pula Kartu Sembako dan Kartu Prakerja bisa diterapkan.
Tapi masih ada program penting yang terus menjadi wacana dan belum diimplementasi hingga kini. Yakni, transformasi subsidi energi dari subsidi barang menjadi subsidi langsung ke penerima. Sebutlah subsidi elpiji dan subsidi listrik.
Subsidi elpiji, yang diinisiasi Jusuf Kalla semasa jadi wakil presidennya Susilo Bambang Yudhoyono, sukses mengonversi minyak tanah ke LPG tabung 3 kg alias elpiji melon. Tapi belakangan, subsidi elpiji kian memberatkan pula. Orang yang harusnya tidak tergolong penerima subsidi pun bebas-bebas saja memakainya.
Maka dirancanglah antara lain skema subsidi tertutup. Yakni hanya dijual secara terbatas kepada orang-orang yang berhak menerima subsidi. Toh, upaya itu tak pernah terealisasi. Konsumsi elpiji melon makin tak terkontrol dengan rantai bisnis yang begitu panjang dan berliku.
Di zaman Jokowi ini, inisiatif itu muncul lagi. Tak hanya elpiji, tapi juga listrik. Dirancang bersama Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) sejak 2019, skema penyaluran subsidi listrik dan LPG akan ditransformasi dari subsidi berbasis barang menjadi subsidi langsung kepada penerima.
Bila saja beleid itu diterapkan, negara bisa menghemat bujet puluhan triliun rupiah. Subsidi pun bakal lebih tepat sasaran. Penggunaan utang yang begitu besar jumlahnya untuk membiayai defisit anggaran pun menjadi lebih tepat guna.
Cuma kondisi negara dan masyarakat saat ini lagi susah-susahnya. Bila diimplementasikan dalam waktu dekat, tentu banyak juga dampak negatifnya. Bagaimanapun telanjur banyak sekali yang ikut menikmati elpiji dan listrik murah ini. Dalam kondisi resesi dan banyak masyarakat jatuh miskin sekarang ini, tentu bakal banyak yang susah menanggung beban kenaikan biaya listrik dan energi, apalagi mereka yang tidak tercatat di data kemiskinan.
Tapi roadmap transformasi subsidi energi tetap harus jalan. Persiapan, termasuk sosialisasi, harus dilakukan. Hingga eksekusinya tinggal menanti timing yang tepat, ketika perekonomian telah pulih.
Penulis : Ardian Taufik Gesuri
Pemimpin Redaksi
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
