kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |

Surplus Beras tapi Tipis


Rabu, 12 Februari 2020 / 12:51 WIB
Surplus Beras tapi Tipis

Sumber: Harian KONTAN | Editor: Sri Sayekti

KONTAN.CO.ID  Sudah setahun terakhir ini nyaris tak ada lagi perdebatan yang begitu berisik seputar beras. Justru terkesan anteng. Harga beras pun cukup stabil, tanpa gejolak.

Terasa sekali bedanya dengan setahun dua tahun silam. Harga beras sering fluktuatif, padahal pemerintah hakulyakin: produksi beras surplus. Tapi ke mana larinya surplus itu? Para pedagang mengaku kekurangan pasokan. Bahkan kemudian terbukti pula harus impor beras.

Selain harga, yang kerap memantik polemik adalah perbedaan data di antara instansi pemerintah sendiri. Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan luas baku sawah 7,1 juta hektare. Sementara Kementerian Pertanian mengklaim 8,1 juta hektare. Turunannya: beda pula data hasil panenan gabah, produksi beras, hingga konsumsi beras per kapita.

Padahal data-data itu sangat penting untuk menyusun kebijakan pangan nasional. Tak heranlah bila politik perberasan waktu itu begitu riuh dengan silat lidah. Dan akhirnya tetap saja konsumen di kalangan bawah dan para petani kelas guremlah yang jadi korbannya.

Sampai kemudian kehebohan memuncak ketika polisi menggerebek gudang beras PT Indo Beras Unggul. Lalu Komjen Polisi Budi Waseso diangkat jadi Dirut Perum Bulog; dan pemerintah pun berinisiatif untuk berpegang pada satu data. Kondisi berangsur mendingin. Apalagi di tengah perlambatan ekonomi, inflasi jadi fokus untuk dikendalikan.

Seperti terlihat dalam rekaman BPS, Januari 2020, inflasi bulanan melaju 0,39%, dan secara tahunan 2,68%. Tapi beras cuma menyumbang 0,03% terhadap inflasi. Selama tahun lalu, Indonesia juga mencatatkan surplus produksi beras 1,7 juta ton, dengan asumsi kebutuhan beras nasional sekitar 29,6 juta ton.

Surplus segini terbilang rawan, karena untuk konsumsi sebulan pun kurang. Mungkin untuk waktu dekat tak masalah, karena bulan depan memasuki panen musim rendeng. Bulog juga masih menyimpan stok 1,8 juta ton. Sebagian besar hasil impor tahun 2018 yang susah tersalurkan karena pemerintah menerapkan bantuan pangan non-tunai, tak lagi menerapkan raskin atau rastra.

Tampaklah ada masalah lain yang serius. Petani bakal dirugikan bila harga panenan mereka jatuh di bawah harga pembelian pemerintah. Dan bulan-bulan sesudah itu susah untuk ditebak, sebagai dampak perubahan iklim, apakah panen musim gadu nanti bakal bagus hasilnya.

Itu semua butuh perhatian penuh dari pemerintah untuk mengendalikan harga dan manajemen stok, dengan tidak merugikan petani.

Penulis : Ardian Taufik Gesuri

Pemimpin Redaksi




TERBARU
Terpopuler

Close [X]
×