Close | x
kontan.co.id
| : WIB | INDIKATOR |
  • USD/IDR14.568
  • SUN94,17 -0,23%
  • EMAS655.000 -0,15%

Taji Bawaslu

Rabu, 03 Oktober 2018 / 13:09 WIB

Taji Bawaslu

Jangan heran bila ke depan akan banyak obral hadiah dari banyak kepala daerah. Musim kampanye pemilihan presiden dan wakil presiden sudah mulai ngegas.

Pangkal soal adalah Undang Undang Pemilihan Umum dan aturan Komisi Pemilihan Umum. Dua aturan itu membolehkan kepala daerah menjadi tim kampanye. Larangan hanya berlaku bagi kepala daerah jika menjadi ketua tim kampanye pemilihan presiden.

Bisa ditebak, aturan tersebut membuat para kepala daerah merasa berhak dan leluasa mempromosikan calon presiden yang ia dan partainya usung. Masalahnya, dalam jabatan kepala daerah lekat dengan aneka fasilitas sepanjang aktivitas.

Ini jelas membuka kesempatan penyalahgunaan jabatan dan wewenang pemimpin daerah. Mereka bisa menggunakan aneka fasilitas untuk memenangkan jagoannya di pesta demokrasi pemilihan presiden dan wakil dalam pemilu 2019 nanti.

Salah satu contoh terjadi beberapa waktu lalu. Bupati Pesisir Selatan Hendrajoni menyerahkan bantuan negara kepada pegawai negeri dan tokoh masyarakat di Sumatra Barat dengan mengatasnamakanan Presiden Jokowi. Ini merupakan penyalahgunaan kewenangan yang sepatutnya terjadi. Apalagi penyerahan bantuan tersebut dilakukan saat musim pemilihan presiden yang mulai menggiling.

Longgarnya aturan memang membuka kesempatan itu. Para kepala daerah merasa berhak menggunakan wewenang dan fasilitas yang seharusnya bukan untuk kepentingan tersebut. Perlu diingat, fasilitas yang melekat di pimpinan, apapun cakupan kekuasa mereka dibiayai oleh negara, dibiayai oleh uang rakyat baik itu berupa pajak daerah, pajak peghasilan hingga pajak transaksi atau pertambahan nilai.

Setiap satu rupiah dana yang masuk kantong daerah, ada tetesan keringat rakyat. Sudah sepantasnya, uang yang keluar serta fasilitas dari anggaran untuk melayani kepentingan masyarakat. Bebas dari kepentingan politik, apalagi jabatan.

Seperti halnya memilih, berkampanye juga hak setiap warga negara. Hanya, dalam demokrasi harusnya berjalan jujur dan adil. Dua pasangan calon yang ada, sudah punya pendukung kepala-kepala daerah.

Mereka pasti berhitung betul saat memutuskan diri menjadi calon pemimpin 2019–2024. Pemimpin petahana maupun penantang bersiap strategi memenangkan pertarungan, lewat kepala daerah pendukung. Dan taji Bawaslu kini jadi tumpuan pengawasan demokrasi mampu berlangsung jujur dan adil.•

Titis Nurdiana

Reporter: Titis Nurdiana
Editor: Tri Adi

Video Pilihan

TERBARU
Seleksi CPNS 2018
Hubungi Kami
Redaksi : Gedung KONTAN,
Jalan Kebayoran Lama No. 1119 Jakarta 12210.
021 5357636/5328134
moderator[at]kontan.co.id
Epaper[at]kontan.co.id
Iklan : Gedung KOMPAS GRAMEDIA Unit 2
Lt 2 Jl. Palmerah selatan 22-28
Jakarta Selatan 10740.
021 53679909/5483008 ext 7304,7306
2018 © Kontan.co.id All rights reserved
Sitemap | Profile | Term of Use | Pedoman Pemberitaan Media Siber | Privacy Policy

diagnostic_api_kiri = 0.0009 || diagnostic_api_kanan = 0.0505 || diagnostic_web = 0.3957

Close [X]
×