CLOSE [X]
kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |

Tantangan berat pemerintah 2019-2024


Minggu, 30 Juni 2019 / 10:00 WIB
Tantangan berat pemerintah 2019-2024

Reporter: Harian Kontan | Editor: Tri Adi

Presiden dan Wakil Presiden terpilih dijadwalkan dilantik oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada 20 Oktober 2019.  Tahapan kini masih menyisakan sengketa di Mahkamah Konstitusi (MK). Pembacaan putusan hasil sengketa dijadwalkan pada 27 Juni 2018.

Sebagaimana diketahui hasil penghitungan suara yang diumumkan KPU pada 21 Mei lalu menempatkan pasangan Jokowi-Maruf sebagai pemenang. Pasangan Prabowo-Sandiaga lantas mengajukan gugatan sengketa di MK.

Euforia kemenangan Jokowi-Maruf tidak memberikan ruang lama. Segepok agenda mendesak dan krusial telah menyambutnya. Penyiapan soliditas internal hingga penyiapan peredaman gangguan eksternal di depan  mata butuh penyelesaian.

Kenyataan lapangan menunjukkan bahwa Jokowi-Maruf tidaklah memenangi Pilpres secara mutlak.  Perolehan suara Jokowi-Makruf hanya 85.607.362 atau 55,50% dari total suara sah nasional.

Kalaupun nanti dilantik, fakta ini mengindikasikan sebagai lampu kuning bahwa pemerintahan Jokowi-Maruf 2019-2024 akan rentan menghadapi onak duri. Onak duri dengan jalan yang terjal merupakan tantangan pasca pelantikan yang berpotensi terjadi pada lingkup internal dan eksternal.

Tantangan aspek internal minimal akan hadir dalam tiga hal. Pertama, munculnya friksi dan tuntutan dari tim sukses atau relawan. Bagaimanapun relawan punya andil memenangkan dan menjadi bola salju jika tidak mampu mengelolanya. Pemenang pilpres penting merangkul semua pihak internal dengan tetap menjunjung  pada asas independensi dan proporsionalitas.

Kedua, potensi konflik koalisi terkait penyusunan kabinet. Peserta pilpres sejak awal saat kampanye kerap mendengungkan bahwa kabinet yang akan disusun bukanlah dengan konsep bagi-bagi kursi. Faktanya konsep power sharing masih kuat dalam praktik politik indonesia.

Koalisi di Indonesia menurut Laswell (2014) pasti membicarakan kursi. Hal ini karena politik sejatinya adalah who gets what, how, and when. Kini beberapa parpol sudah terang-terangan meminta jatah, seperti PKB meminta 10 menteri dan Ketua MPR.  Jokowi penting menyelesaikan ini secara berkeadilan dengan tetap memenuhi janjinya.

Ketiga, tantangan kekompakan dan penguatan kinerja kabinet. Apapun strukturnya, kabinet  Jokowi menjadi tumpuan harapan rakyat. Sejak awal peserta Pilpres berjanji menghadirkan zaken kabinet. Kabinet yang berasal dari beragam latar belakang, baik partai politik, organisasi, ormas, profesi, dan lainnya penting dikondisikan loyalitas dan totalitas kinerjanya. Jokowi mesti menjamin menteri-menteri di kabinet tidak bermain mata dengan kepentingan kelompoknya dan mengabaikan publik.

Keempat, tantangan harmonisasi antara capres dan cawapres. Maruf sebagaimana jamak dipahami adalah ulama dan bukanlah politisi. Kubu politik PKB kemungkinan akan mengklaim sebagai pembawa Maruf karena kedekatan dengan NU. Sedangkan, jika Probowo-Sandi memenangkan gugatan masih ada potensi disharmoni. Sandiaga merupakan perwakilan golongan muda dan dekat dengan kelompok Islamis.

Hamoni kedua kubu ini akan terancam jika benar calon disandera oleh kekuatan parpol seperti Maruf oleh PKB. Pemenang Pilpres penting melakukan komitmen sejak awal terkait mekanisme pembagian kerja dan membangun hubungan yang harmonis.




TERBARU

Close [X]
×