kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • LQ45963,14   -3,74   -0.39%
  • EMAS956.000 -0,21%
  • RD.SAHAM -1.46%
  • RD.CAMPURAN -0.55%
  • RD.PENDAPATAN TETAP 0.02%

Tantangan Kinerja Kabinet Gemuk

oleh Effnu Subiyanto - Dosen dan Peneliti Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya Jawa Timur


Selasa, 05 Januari 2021 / 13:36 WIB
Tantangan Kinerja Kabinet Gemuk
ILUSTRASI.


Sumber: Harian KONTAN | Editor: Ignatia Maria Sri Sayekti

KONTAN.CO.ID - Akhirnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) benar-benar melakukan reshuffle perdana Kabinet Indonesia Maju (KIM) periode 2019-2024 pada Rabu (23/12). Enam pos menteri diubah, tidak ada menteri yang berpindah posisi, namun ada dua wakil menteri (Wamen) yang promosi menjadi menteri.

Sementara posisi menteri yang kosong karena ditetapkan sebagai tersangka korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diisi oleh Tri Rismaharini (Mensos) dan Sakti Wahyu Trenggono (Menteri KP). Sementara total ada tambahan lima wakil menteri baru pada reshuffle perdana KIM.

Dengan demikian, usai sudah balada ramal-meramal bakal kandidat perubahan menteri KIM jilid perdana yang berlangsung sejak pertengahan tahun ini. Namun yang harus dimaklumi bahwa reshuffle menteri adalah hal yang jamak terjadi, selalu ada pada setiap periode pemerintahan, karena perubahan peta politik yang berhembus di Istana.

Sepanjang periode pertama pemerintahan Jokowi periode 2014-2019, tercatat lima kali reshuffle yakni 12 Agustus 2015, 28 Juli 2016, 14 Oktober 2016, 17 Januari 2018 dan 24 Agustus 2018. Reshuffle keempat karena Khofifah mundur untuk maju menjadi Calon Gubernur Jawa Timur, reshuffle kelima adalah pengganti Khofifah yakni Idrus Marham tersandung kasus korupsi proyek PLTU Riau 1.

Pada periode KIM sejak dilantik 23 Oktober 2019, reshuffle pertama kali pada 23 Desember 2020 itu sejatinya mengulang sejarah reshuffle pertama Kabinet Kerja (KK) pada 2015. Presiden Jokowi perlu melihat kinerja menterinya selama sekitar 14 bulan sebelum memutuskan diganti, diubah atau tetap. Barangkali karena ada 12 wakil menteri sehingga umur reshuffle pertama KIM menjadi lebih panjang empat bulan dibanding reshuffle KK 2014.

Susunan KIM 2019-2024 sebetulnya diuntungkan dari jumlah personalianya. Ada 34 menteri termasuk empat Menko, 12 Wamen dan empat pejabat tinggi setara menteri. Total ada 50 pejabat. Pada KK 2014-2019 jumlah personalianya terdiri empat menko, 34 menteri dan empat pejabat tinggi setara menteri, total ada 42 orang.

Dari segi jumlah ada peningkatan jumlah menteri dan wamen periode sebelumnya 42 orang menjadi 50 orang. Peningkatan jumlah ini seharusnya menggaransi kinerja KIM semakin baik, bukan peningkatan korupsi. Plus deretan pejabat milenial dengan jargon inovasinya. Namun nyatanya tidak mengubah tradisi Jokowi untuk melakukan reshuffle dalam waktu setahun pertama menjadi presiden.

Kini dengan hasil reshuffle perdana KIM Desember ini, total personalia KIM adalah 34 menteri termasuk empat Menko, 15 Wamen dan empat pejabat tinggi setara menteri atau total 53 orang. Jumlah itu bertambah tiga orang yakni masuknya Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada Profesor Edward Omar Sharif Hiariej sebagai Wamen Hukum dan HAM, Dante Saksono Harbuwono sebagai Wamen Kesehatan, dan Harvick Hasnul Qolbi sebagai Wamen Pertanian.

Posisi Wamen Pertahanan digantikan oleh Letjen TNI Muhammad Herindra, sementara Wamen BUMN diisi Pahala Mansury. Artinya 12 posisi Wamen semula sudah lengkap dan kini ada tambahan tiga Wamen baru, atau total 15 Wamen baru pada momentum reshuffle perdana ini.

Sebetulnya berapa jumlah menteri dan pejabat setara menteri yang ideal dan diperlukan pada sebuah negara? Tahun 2014 dan 2019 ketika Presiden Jokowi mempertahankan 34 pos jabatan menteri dari presiden sebelumnya, publik sudah mengkritisi karena jumlah kabinet yang gemuk. Memang, pos menteri sekarang yang berjumlah 34 itu sudah hasil ringkasan dari amanat UU Nomor 39/2008 tentang Kementerian Negara yang seharusnya menangani 43 urusan pemerintahan. Namun jika ditambah posisi wamen sampai 15 orang maka maknanya tidak ada spirit efisiensi. Argumentasi yang lain, jika dibandingkan secara langsung dengan negara lain, jumlah pos menteri di Indonesia cukup luar biasa.

Hanya beberapa negara tertentu yang jumlah kabinetnya melebihi Indonesia, namun mayoritas jumlahnya tidak sampai 30 pos jabatan menteri. Menjadi ironis jika jumlah kabinet yang gemuk ini bukan menampilkan kinerja yang baik melainkan lonjakan korupsi.

Luas wilayah

Untuk melihat keefektifan jumlah menteri Indonesia dapat dibandingkan dengan negara lain berdasarkan luas wilayahnya. Wilayah Indonesia sudah diakui sangat luas, terdiri dari wilayah daratan dan wilayah laut. Wilayah laut sendiri dibagi menjadi 3 bagian yakni laut teritorial sejauh 12 mil, zona tambahan sejauh 24 mil dan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) sejauh 200 mil dari garis pantai yang diukur paling surut.

Kalau ditotal luas daratan dengan luas laut Indonesia maka Indonesia ternyata sangat luas. Total luas wilayah Indonesia adalah 7,9 juta km persegi yang terdiri dari 1,9 juta km persegi wilayah daratan dan 3,2 juta km persegi wilayah laut teritorial serta 2,9 juta km persegi wilayah laut perairan ZEE. Saat ini Indonesia menduduki peringkat 13 dari sisi luas wilayah sementara jumlah menterinya ada 34 pos jabatan dan dilengkapi dengan posisi 12 Wamen.

Rusia misalnya dengan daratan terluas dunia mencapai 17,07 juta km persegi pun saat ini hanya memiliki 32 pejabat setingkat menteri. Itupun sudah termasuk posisi Deputi Perdana Menteri (PM) Andrey Belousov dan tujuh wakil deputi PM. Jika dihitung hanya jumlah menterinya, total anggota kabinet Rusia saat ini hanya 24 pos jabatan.

Amerika Serikat sebagai negara dengan daratan terluas ketiga di dunia, memiliki total jumlah pos menteri hanya 15 jabatan menteri dan tujuh pejabat setingkat menteri. Total luas daratan AS secara mencapai sekitar 9,82 juta km persegi dengan penduduknya sekitar 328,2 juta jiwa saat ini yang juga menduduki peringkat ketiga terbanyak di dunia. Meski diurusi oleh 15 menteri, AS kini menduduki peringkat kedua dari sisi Produk Domestik Bruto (PDB) dengan nilai US$ 20,57 triliun.

China dengan luas negara 9,5 juta km persegi atau nomor empat terluas di dunia hanya memiliki 22 pos kabinet dan tiga pejabat setingkat menteri. Dibanding masalahnya yang luar biasa dengan jumlah penduduk terbesar dunia, jumlah menteri di China relatif minimalis. Berikutnya Brasil dengan luas negara 8,5 juta km persegi pun memiliki 25 pos kabinet, bahkan Australia dengan luas negara 7,6 juta km persegi hanya punya 18 pos kabinet.

Sementara Uni Eropa memiliki 28 pos menteri yang sebetulnya merupakan menteri gabungan dari 18 negara yang resmi masuk menjadi anggota zona Eropa dari 27 negara kawasan zona ini. Luas Uni Eropa 4,3 juta km persegi.

Negara dengan luas daratan di atas Indonesia lainnya adalah Argentina. Kabinet Presiden Alberto Fernandez ini hanya berjumlah 17 pos menteri untuk mengatur negara seluas 2,7 juta km.

Selain negara tersebut, masih ada sejumlah negara dengan daratan yang lebih luas dari Indonesia. Namun jumlah personel di kabinetnya lebih minimalis.

Penulis : Effnu Subiyanto

Dosen dan Peneliti Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya




TERBARU
Sukses Berkomunikasi dengan Berbagai Gaya Kepribadian Managing Procurement Economies of Scale Batch 7

[X]
×