| Editor: Tri Adi
Memasuki tahun politik 2018 sejatinya merupakan momentum kebangkitan sektor kelautan dan perikanan setelah Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) diberi mandat utama. Yakni terkait dengan pemberantasan atas illegal, unreported, and unregulated (IUU) fishing yang berdampak pada aspek produksi, nilai tambah dan daya saing, pemasaran serta konservasi.
Berbagai capaian kinerja utama dari sektor kelautan dan perikanan tersebut telah dilaporkan. Tercatat kurang lebih 400 kapal asing maupun lokal ilegal telah ditenggelamkan. Kapal-kapal tersebut telah melakukan pencurian ikan di perairan Indonesia yang ditaksir merugikan negara dengan nilai sekitar US$ 10 miliar sampai US$ 30 miliar per tahunnya.
KKP juga telah berupaya untuk menangani nelayan pelintas batas. Yaitu dengan menyelamatkan 1.020 orang anak buah kapal (ABK) asing korban perdagangan manusia, memulangkan 1.983 nelayan asing dan menyelamatkan 534 nelayan Indonesia. Kesuksesan pemberantasan illegal fishing juga telah dilaporkan. Berdasarkan hasil kajian assessment stok ikan nasional, KKP berhasil menaikkan stok ikan nasional dari perhitungan 7,3 juta ton tahun 2013 menjadi 9,9 juta ton pada tahun 2015 dan melonjak lagi menjadi 12,5 juta ton pada 2016. Selain itu instansi ini telah memberikan bantuan 926 unit kapal nelayan, 6.853 alat tangkap, termasuk penggantian alat tangkap tidak ramah lingkungan (KKP, 2017).
Meski begitu, tidak bisa dipungkiri kalau kita masih perlu mengejar ketertinggalan di sektor tersebut terhadap negara-negara lain yang lebih maju.
Data The State of World Fisheries and Aquaculture 2016 melaporkan pasokan ikan dunia menunjukkan pertumbuhan produksi yang positif. Namun demikian, meski memegang peringkat nomor dua di dunia untuk panjang pantai, Indonesia tidak serta merta unggul sebagai negara pengekspor hasil perikanan di dunia. Malah, Indonesia belum termasuk dalam daftar 10 pengekspor utama hasil perikanan dunia.
Bahkan nilai ekspor ikan tahun 2017 kemarin menurun dibandingkan dengan ekspor tahun 2016 lalu. Padahal, dalam kategori produksi perikanan laut, Indonesia masih tetap memegang peran penting dalam perdagangan dunia. Meski kenyataannya sektor perikanan belum memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian nasional.
Hal ini terlihat dari kontribusi sektor ini yang hanya menyumbang sekitar 2% terhadap produk domestik bruto (PDB) Nasional. Rendahnya kontribusi sektor perikanan menjadi sinyal bahwa pengelolaan dan koordinasi antara perencanaan dan pembangunan di bidang kelautan dan perikanan masih perlu dioptimalkan.
Tantangan 2018
Tantangan di 2018 adalah bagaimana memantapkan sektor kelautan dan perikanan agar lebih berdaya saing dan lebih berpihak pada masyarakat dengan cara pandang yang konstruktif, adaptif, dan economic mindset. Karena itu, ada beberapa tantangan yang perlu dihadapi dan diselesaikan.
Pertama, peningkatan kesejahteraan nelayan dan budidaya ikan. Ini bisa dilakukan melalui program subsidi yang efektif dan adaptif. Modernisasi perikanan lewat bantuan kapal bisa lebih efektif dengan meningkatkan daya adaptasi nelayan terhadap armada baru.
Kedua, pengendalian impor. Pengendalian impor akan berdampak pada kesejahteraan. Yang diperlukan adalah kuatnya pengawasan terhadap produk impor supaya tidak mengganggu pasar nelayan lokal. Juga, memfasilitasi nelayan dengan sistem informasi yang adaptif dan efektif, sehingga nelayan tahu kapan dan di mana harus menangkap ikan di era perubahan iklim yang terjadi saat ini. Serta, bagi pembudidaya ikan, perlu dikembangkan gerakan kemandirian pakan karena ini merupakan komponen terbesar dalam produksi budidaya.
Ketiga, peningkatan kualitas mutu perikanan. Peningkatan kualitas penanganan pasca tangkap sangat penting untuk mutu ikan. Kualitas air pelabuhan serta unit pengolahan ikan juga harus ditingkatkan. Hal ini penting untuk meningkatkan kualitas ikan yang akan diekspor, sehingga mengurangi jumlah kasus penolakan ikan, baik oleh Uni Eropa maupun Amerika Serikat.
Pada saat yang sama, diversifikasi pasar ekspor ke Afrika, Timur Tengah, dan Tiongkok juga perlu diperkuat supaya tidak bergantung pada pasar Jepang, Uni Eropa, dan Amerika serikat. Pada akhirnya, target ekspor 2018 sebanyak US$ 5,4 miliar bisa tercapai setelah belajar dari kegagalan mencapai target ekspor perikanan pada tahun 2017 kemarin.
Keempat, penyusunan kembali peta jalan bisnis dan usaha perikanan dengan mendorong pengusaha perikanan dalam negeri. Investasi asing perlu dikendalikan dengan memberikan ruang kepada kelompok usaha dalam negeri. Bangun sistem rantai usaha perikanan dari hulu sampai hilir secara terintegrasi.
Kelima, reformasi sumber daya manusia (SDM) dengan memberikan ruang yang seimbang dan saling membangun. Reformasi sumber daya manusia dapat dimulai dengan mempersiapkan ketersediaan SDM berkualitas pada posisi yang tepat, memiliki komitmen dan integritas, melek ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) dan memiliki visi yang kuat tentang ekonomi perikanan dan kelautan.
Keenam, mempersiapkan infrastruktur perikanan dan kelautan secara benar dan tepat. Kemajuan sektor perikanan harus didekati dengan konsep modernisasi prasarana. Kita tidak akan mendapatkan hasil perikanan berkualitas apabila mengandalkan prasarana tradisional di setiap kantor perikanan ditiap daerah.
Ketujuh, meningkatkan iptek dan riset kelautan dan perikanan. Iptek harus dijadikan tumpuan dalam pembangunan ekonomi untuk memanfaatkan sumber daya yang tersedia, serta memperkuat simpul-simpul ekonomi maritim guna mendorong daya saing di sektor kelautan dan perikanan.
Salah satu potensi penting kemaritiman yang dapat mendukung ketahanan pangan namun kini belum dilirik adalah potensi laut dalam. Negara-negara Eropa telah melaksanakan riset laut dalam sejak abad ke-19. Berbagai penelitian laut dalam mereka lakukan bukan hanya di wilayah kedaulatan mereka, tetapi di seluruh penjuru dunia termasuk Indonesia. Demikian pula negara maju lainnya telah memanfaatkan laut dalam untuk berbagai pembangunan sarana infrastruktur seperti terowongan, jaringan komunikasi, distribusi energi, serta sumber pangan.
Pada akhirnya, melalui semangat Nawacita kita berharap di tahun politik 2018 ini berbagai produk kebijakan perikanan dapat berpihak pada peningkatan produktivitas rakyat dan daya saing bangsa, sehingga kesejahteraan pun semakin nyata. Semoga.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
