| Editor: Tri Adi
Belakangan pemerintah semakin gencar mendorong aktivitas transaksi nontunai. Sementara Bank Indonesia (BI) telah memulainya sejak tahun 2014 melalui Gerakan Nasional Non Tunai. BI juga membuat inisiatif Layanan Keuangan Digital dengan tujuan mendorong peningkatan cashless society.
Alhasil, saat ini cukup banyak transaksi yang bisa dilakukan secara nontunai. Terbaru, mulai bulan depan seluruh transaksi pembayaran jalan tol menggunakan skema non tunai. Tak hanya itu, Pertamina juga berencana memberlakukan transaksi non tunai di setiap stasiun pengisian bahan bakar (SPBU).
Penerapan transaksi nontunai memang perlu dilakukan. Mengingat, pertumbuhan transaksi ini di Indonesia masih terasa lambat ketimbang negara-negara lain.
Sejauh ini, transaksi tunai masih mendominasi untuk pembayaran sehari-hari dengan nilai kecil. Misalnya, pembayaran makanan, barang kebutuhan sehari-hari dan biaya transportasi. Pada kenyataannya, infrastruktur transaksi nontunai juga masih minim.
Fakta tersebut bisa terlihat dari meningkatnya jumlah uang kartal yang beredar di masyarakat. Selama periode tahun 2011-2015, rata-rata pertumbuhan uang kartal di Indonesia 11,2% per tahun. Sementara negara lain seperti Swedia mencatatkan penurunan peredaran uang kartal sebesar 6% tiap tahun pada periode yang sama. Transaksi nontunai Swedia sudah cukup tinggi.
Berdasarkan nilai dan jumlah transaksi nontunai per penduduk, statistik kita pun masih sangat kecil. Asal tahu, karakter Indonesia sama dengan negara-negara middle income lain, seperti China, Meksiko, Afrika Selatan, Brasil dan Turki.
Sementara ada beberapa negara yang mencetak jumlah transaksi nontunai per penduduk yang tinggi meski nilainya tak terlalu besar. Contohnya Swedia, Kanada, Korea Selatan, Australia dan Amerika.
Lalu apa yang perlu dilakukan agar nilai dan jumlah transaksi nontunai Indonesia meningkat?
Pertama, tingkatkan akses masyarakat ke lembaga keuangan formal. Negara dengan tingkat akses masyarakat ke lembaga keuangan formal yang rendah, cenderung memiliki tingkat peredaran uang tunai yang tinggi.
Sebagai contoh, jumlah penduduk dewasa yang tidak mempunyai rekening di bank atau lembaga keuangan formal lain di Indonesia dan Meksiko mencapai lebih dari 60%. Nah, rata-rata pertumbuhan uang kartal per tahun kedua negara itu terbilang tinggi, masing-masing 11,2% dan 13,1%.
Kedua, tingkatkan nilai maupun jumlah transaksi nontunai per penduduk secara bersamaan. Sebagai perbandingan, jumlah transaksi per penduduk di Indonesia tahun 2015 sebesar 10 transaksi. Sementara Afrika Selatan, Singapura dan Swedia mencatatkan transaksi masing-masing 7, 73, dan 43 kali lipat dari Indonesia.
Proyeksi jumlah transaksi per penduduk Indonesia tahun 2022 mencapai 189 transaksi atau meningkat sekitar 19 kali lipat dari kondisi tahun 2015. Kalau dibandingkan dengan negara lain, proyeksi transaksi Indonesia itu melebihi proyeksi beberapa negara high income, seperti Arab Saudi 140 transaksi dan Italia 127 transaksi.
Namun, proyeksi peningkatan jumlah transaksi per penduduk tak sebanding dengan nilai transaksi. Proyeksi pertumbuhan nilai transaksi hanya sekitar dua kali lipat. Akibatnya, lima tahun mendatang nilai transaksi per penduduk Indonesia berpotensi turun hingga 89%.
Ketiga, prioritaskan pengembangan transaksi nontunai yang berpotensi diaplikasikan secara luas. Transaksi yang mencakup kebutuhan dasar dan bernilai besar juga perlu menjadi prioritas.
Menurut data salah satu bank dengan pangsa pasar uang elektronik di atas 60%, nilai per transaksi pembelian BBM mencapai Rp 166.000 atau tertinggi ketimbang transaksi-transaksi lain.
Namun, jumlah transaksinya hanya sekitar 112.000 transaksi. Sementara nilai per transaksi pembayaran tol mencapai Rp 7.773. Adapun jumlah transaksinya sampai 305 juta transaksi.
Oleh karena itu, upaya Pertamina dan BI memberlakukan transaksi nontunai pembelian BBM merupakan inisiatif yang strategis dan patut didukung. Inisiatif tersebut akan lebih cepat mendorong inklusi keuangan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
