Reporter: Hasbi Maulana | Editor: Tri Adi
Sidang sengketa pemilihan presiden (pilpres) 2019 masih berlangsung, namun perhatian sebagian kalangan sudah mulai bergeser ke soal kabinet pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin yang akan berawal pada 20 Oktober 2019 mendatang.
Tak kurang dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) sendiri yang kerap menyinggung soal menteri ini. Selain menjawab pertanyaan wartawan, pada beberapa kesempatan Presiden Jokowi sengaja melontarkan wacana tentang hal ini. Bahkan presiden pernah terang-terangan menyebut nama yang mungkin menduduki kursi menteri.
Selain nama, presiden juga beberapa kali melontarkan "sinyal" spesifik calon menteri. Soal umur, misalnya, beberapa kali Jokowi menyinggung bahwa akan ada sebagian menterinya nanti sangat muda, berumur 20-an tahun. Beberapa hari lalu presiden juga mengungkapkan ada kemungkinan tokoh dari kalangan aktivis 1998 akan menduduki kursi kabinet nanti.
Presiden juga kerap menyampaikan kriteria menteri yang dia kehendaki untuk membantunya mengarungi masa pemerintahan 2019–2024. Ketika menerima KONTAN di Istana Merdeka, Jakarta, 11 Juni 2019 lalu, presiden menyebut tiga kriteria menteri yang dia inginkan: memiliki kemampuan manajerial, mampu mengeksekusi program, serta berintegritas. Saat itu, tanpa memerinci nama presiden juga mengungkapkan bahwa beberapa nama sudah dia kantongi.
Pertanyaannya, apakah presiden bersungguh-sungguh dengan segala nama, sinyal, dan kriteria yang dia sampaikan itu? Mengapa kali ini presiden seolah sangat terbuka membicarakan bakal kabinetnya, tak seperti pada tahun 2014 silam?
Dalam konteks politik, pemilihan anggota kabinet mendatang mungkin akan lebih pelik ketimbang pada 2014 lalu. Konon, waktu itu, dinamika "tawar-menawar" antar anggota koalisi yang ketat menyebabkan Jokowi-JK sampai butuh waktu seminggu menyusun kabinetnya.
Pendukung Jokowi-Amin saat ini lebih luas. Selain jumlah anggota koalisi partai bertambah banyak, pasangan Jokowi-Amin juga mendapat dukungan luas dari ormas, relawan, dan banyak kalangan lain.
Nah, apakah dengan melemparkan wacana kabinet secara terbuka Jokowi bermaksud melibatkan masyarakat luas dan membawa keluar persoalan ini dari domain "dagang sapi" antaranggota koalisi partai semata? Atau, sesungguhnya, Jokowi justru sedang melempar umpan tawar menawar politik itu?♦
Hasbi Maulana
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
