kontan.co.id
| : WIB | INDIKATOR |

Urgensi kebijakan pajak pemerintah baru


Rabu, 25 September 2019 / 10:50 WIB

Urgensi kebijakan pajak pemerintah baru

Bulan Oktober 2019 mendatang, resmi sudah adanya pemerintahan baru dengan catatan presidennya sama, namun wakil presidennya baru. Demikian pula dengan para menteri yang akan duduk di kabinet nanti mungkin dengan wajah-wajah baru dan para wakil rakyatnya pun baru. Secara mendasar dapat dikatakan kita akan menyongsong "pemerintahan baru".

Tentunya sebagian besar rakyat senang menyambut pemerintahan baru tersebut. Kita sebagai rakyat menantikan hal ini, terutama menantikan kebijakan-kebijakan yang akan membawa manfaat besar untuk masyarakat.

Perbaikan ekonomi merupakan tantangan yang paling mendasar sehubungan dengan pemerintahan baru saat ini. Dan instrumen yang bisa mempengaruhi meningkatnya ekonomi makro adalah kebijakan perpajakan.

Peran perpajakan secara eksplisit diwujudkan dalam bentuk anggaran negara yang mengatur besarnya penerimaan dan pengeluaran negara. Peranan pemerintah ini penting karena mekanisme pasar tidak dapat memberikan solusi atas ketersedian barang publik, seperti pendidikan kesehatan dan infrastruktur bagi masyarakat. Atas alasan ini kegagalan pasar (market failure) merupakan alasan utama berkenan dengan perlunya peran pemerintah menunjang ketersediaan barang yang dibutuhkan publik.

Meningkatkan kesejahteraan masyarakat sangat ditentukan oleh kemampuan anggaran karena ketersediaan anggaran yang besar akan memberikan kekuatan bagi pemerintah untuk mengalokasikan anggarannya dalam upaya meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat. Peran pemerintah secara khusus dapat diarahkan pada penyediaan barang dan jasa yang tidak dapat disediakan oleh pasar untuk mengatasi eksternalitas dan memerangi kemiskinan (ekonom Blomquist dan Wonnacot).

Anggaran negara saat ini paling banyak bersumber dari penerimaan pajak yang jumlahnya sekitar 80%, maka di perlukan penanganan yang baik di sektor ini agar dapat terciptanya pendapatan negara yang optimal.

Saat ini berdasarkan data penerimaan pajak yang didapat mencapai, realisasi penerimaan perpajakan sampai dengan Juli 2019 sebesar Rp 810,7 triliun. Khusus pajak, baru mencapai 44,7% atau sekitar Rp 705 triliun dari target Rp 1.577 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019.


Reporter: Harian Kontan
Editor: Tri Adi

Video Pilihan


Close [X]
×