Sumber: Harian KONTAN | Editor: Ignatia Maria Sri Sayekti
KONTAN.CO.ID - Orang di Indonesia mungkin tidak akan pernah takut kalau ada yang mengatakan winter is coming. Mungkin kita akan jauh lebih jeri mendengar musim kemarau panjang akan datang.
Suasana musim salju di negara subtropis yang dingin menusuk tulang dengan awan kelabu serta minimnya sinar matahari, memang tidak pernah dirasakan orang-orang Indonesia. Tapi para penggemar film Game of Throne bisa mengerti ungkapan ini untuk mengatakan bahaya besar yang akan datang. Bahaya yang begitu besar, di mana kita semua tidak tahu pasti apakah bisa mengatasinya atau tidak.
Sayangnya dalam menghadapi pandemik Covid-19, banyak pemimpin di dunia melihat Covid-19 sebagai pengganggu yang menyebalkan. Pengganggu bisnis, investasi, ekonomi, dan tentu agenda politik.
Mereka pun kebanyakan menggunakan template asumsi sama, semuanya akan menggeliat setelah lockdown di kuartal 2. Kegiatan bisnis mulai dibuka si kuartal 3 dan pulih di kuartal ke-4. Semuanya membuat asumsi lockdown yang dijalankan berhasil menjaring para penderita Covid-19, sehingga waktu karantina dibuka, orang-orang sakit sudah berhasil dikandangkan.
Nyatanya bisa kita lihat sendiri, di Jakarta khususnya. Di masa PSBB banyak orang mau menuruti aturan sosial distancing, walau ada juga yang bandel. Banyak orang mau menjalankan protokol kesehatan dengan taat. Tapi setelah PSBB di masa transisi, banyak orang merasa Covid-19 sudah tidak ada.
Padahal orang-orang yang terinfeksi masih belum sepenuhnya terjaring dan kembali berbaur setelah PSBB dilonggarkan. Bisa diduga kasus-kasus baru akan terjadi, bukan mustahil ledakan baru. Walau jumlah tes di Indonesia masih dianggap minim, beberapa hari lalu jumlah penderita Covid-19 di Indonesia sudah menyalip China.
Celakanya ada banyak agenda politik pemimpin dunia di kuartal 4-2020. Di Amerika misal, ada agenda politik besar untuk demokrasinya, yaitu pilpres. Di Indonesia dengan skala yang jauh lebih mini, ada Pilkada di 270 daerah.
Demokrasi memang tidak boleh mati (mungkin perlu ada new democracy). Untuk pemilihan presiden mungkin perlu dimaklumi, tapi apa urgensi pemilihan kepala daerah? Pastinya, ada 270 daerah akan lumpuh beberapa minggu sebelum kepala daerahnya resmi terpilih. Bukankah kita lebih baik merapatkan barisan untuk menghadapi pandemik gelombang 2 dan 3. Apa ini agenda yang tak bisa ditunda?
Penulis : Djumyati Partawidjaya
Redaktur Pelaksana
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
