Sumber: Harian KONTAN | Editor: Ignatia Maria Sri Sayekti
KONTAN.CO.ID - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memutuskan untuk memberi izin bagi sekolah untuk mulai belajar tatap muka pada Januari 2021. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim menyebut, penyesuaian kebijakan tersebut dengan memberikan kewenangan pada pemerintah daerah (pemda) untuk memberikan izin pembelajaran tatap muka.
Kebijakan ini langsung menuai pro dan kontra dalam masyarakat. Pasalnya, keputusan ini diambil saat angka kasus virus korona di Indonesia belum menunjukkan tanda-tanda penurunan. Data yang dihimpun Kontan menunjukkan, hingga Selasa (24/11), ada penambahan 4.192 kasus baru yang terinfeksi korona di Indonesia. Sehingga totalnya menjadi 506.302 kasus positif korona. Sedangkan jumlah orang yang meninggal akibat virus korona di Indonesia bertambah 109 orang menjadi sebanyak 16.111 orang.
Lantaran masih tingginya penambahan kasus virus korona, banyak pihak yang mempertanyakan apa alasan yang mendasari keputusan pemerintah terkait pemberian izin pembelajaran tatap muka.
Dalam Panduan Pembelajaran pada Semester Genap Tahun Ajaran 2020/2021 di Masa Pandemi Covid-19, alasan utama yang mendasari pemerintah untuk memberlakukan kebijakan ini adalah adanya kekhawatiran semakin lama pembelajaran tatap muka tidak terjadi, semakin besar dampak negatif yang terjadi pada anak. Ada tiga dampak negatif yang dimaksud. Pertama, ancaman putus sekolah. Kedua, kendala tumbuh kembang anak. Ketiga, adanya psikososial dan kekerasan dalam rumah tangga.
Pihak yang pro sebagian besar mendukung alasan yang diberikan pemerintah tersebut. Sementara, pihak yang kontra hanya memiliki satu alasan besar untuk menolak. Yakni, bagaimana jika terjadi klaster baru sekolah penyebaran virus korona? Memang, orangtua mempunyai pilihan untuk memperbolehkan anaknya untuk pergi ke sekolah atau tetap menjalani pembelajaran jarak jauh. Namun, jika terjadi penambahan kasus, bukankah itu akan berdampak ke semua masyarakat?
Di sisi lain, memang ada sejumlah hal yang harus menjadi perhatian pemerintah. Salah satunya, jaminan kesehatan bagi tenaga pendidik, siswa, dan orangtua murid. Soal yang satu ini, erat kaitannya dengan swab test. Nah, muncul pertanyaan, seberapa siap dana APBD dan APBN yang akan digunakan pemerintah untuk menggelar tes swab bagi seluruh pendidik dan murid? Pastinya akan sangat besar sekali.
Penulis : Barratut Taqiyyah Rafie
Redaktur Pelaksana
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
